Pemerintah Siapkan Amunisi Jika DPR Tolak Perppu AEoI
CNN Indonesia
Rabu, 14 Jun 2017 23:01 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Ditjen Pajak Kemenkeu) menyatakan, revisi Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Perbankan, dan UU Perbankan Syariah menjadi senjata terakhir yang mutlak dikejar.
Hal itu dilakukan pemerintah apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan.
Pasalnya, jika Perppu ditolak, maka Indonesia kehilangan dasar hukum untuk melaksanakan sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI), sehingga dibutuhkan dasar hukum yang setara, yaitu berupa UU, untuk melangsungkan pertukaran data keuangan nasabah lembaga jasa keuangan tersebut.
"Semoga jangan (ditolak). Tapi bisa kami buat UU baru atau revisi UU yang ada, misalnya UU KUP, UU Perbankan, UU Perbankan Syariah. Kami akan berusaha untuk bisa implace," ujar Kasubdit Pertukaran Informasi Perpajakan Internasional Ditjen Pajak Kemenkeu, Leli Listilanawati, Selasa malam (13/6).
Bersamaan dengan opsi tersebut, Leli memastikan, bila Perppu 1/2017 ditolak oleh DPR, Indonesia masih punya kesempatan untuk melaksanakan sistem AEoI.
Meski secara ketentuan awal, Indonesia dicap gagal memenuhi komitmennya di tahun ini guna menjalankan sistem AEoI di tahun depan. Namun masih ada kesempatan bagi Indonesia memenuhi syarat di tahun berikutnya.
"Bisa (ikut di tahun berikutnya). Kalau terjadi hal terburuk, kami berusaha penuhi ketentuan yang ada, meskipun saat di-assessment gagal karena tidak punya akses yang kuat (berupa UU atau setara UU)," kata Leli.
Sementara, jika pembahasan Perppu di DPR membutuhkan waktu yang tak singkat atau berpotensi molor dari target penyetoran Perppu kepada Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Organization for Economic Co-operation and Development/OECD), maka peluang Indonesia melaksanakan AEoI di tahun depan masih ada.
Pasalnya, dalam perhitungan OECD, Indonesia telah memenuhi dua syarat pelaksanaan AEoI, yakni dasar hukum primer yang setara UU berupa Perppu dan dasar hukum sekunder yang menuangkan aturan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan.
"Tetap jalan, Perppunya tetap berlaku (sekalipun molor)," tegas Leli.
Adapun sampai saat ini, DPR masih belum memberikan keputusan terkait pengundangan Perppu menjadi UU apakah diterima atau ditolak oleh para anggota dewan.
Pasalnya, di saat yang bersamaan, DPR juga turut menerima masukan agar Perppu tak diundangkan, yakni dari Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menganggap Perppu tidak adil dan melanggar UU Dasar Pasal 28D ayat (1) mengenai keadilan bagi masyarakat.
Hal itu dilakukan pemerintah apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan.
Pasalnya, jika Perppu ditolak, maka Indonesia kehilangan dasar hukum untuk melaksanakan sistem keterbukaan dan akses pertukaran informasi (Automatic Exchange of Information/AEoI), sehingga dibutuhkan dasar hukum yang setara, yaitu berupa UU, untuk melangsungkan pertukaran data keuangan nasabah lembaga jasa keuangan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bersamaan dengan opsi tersebut, Leli memastikan, bila Perppu 1/2017 ditolak oleh DPR, Indonesia masih punya kesempatan untuk melaksanakan sistem AEoI.
"Bisa (ikut di tahun berikutnya). Kalau terjadi hal terburuk, kami berusaha penuhi ketentuan yang ada, meskipun saat di-assessment gagal karena tidak punya akses yang kuat (berupa UU atau setara UU)," kata Leli.
Sementara, jika pembahasan Perppu di DPR membutuhkan waktu yang tak singkat atau berpotensi molor dari target penyetoran Perppu kepada Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi Organization for Economic Co-operation and Development/OECD), maka peluang Indonesia melaksanakan AEoI di tahun depan masih ada.
Pasalnya, dalam perhitungan OECD, Indonesia telah memenuhi dua syarat pelaksanaan AEoI, yakni dasar hukum primer yang setara UU berupa Perppu dan dasar hukum sekunder yang menuangkan aturan teknis berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Pemeriksaan Perpajakan.
Adapun sampai saat ini, DPR masih belum memberikan keputusan terkait pengundangan Perppu menjadi UU apakah diterima atau ditolak oleh para anggota dewan.
Pasalnya, di saat yang bersamaan, DPR juga turut menerima masukan agar Perppu tak diundangkan, yakni dari Asosiasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menganggap Perppu tidak adil dan melanggar UU Dasar Pasal 28D ayat (1) mengenai keadilan bagi masyarakat.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK