Pemerintah Batal Naikkan Target Penerima PKH Tahun Depan
CNN Indonesia
Kamis, 15 Jun 2017 18:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah batal menaikkan jumlah penerima bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi 15 juta. Pemerintah pun memilih untuk kembali ke target awal Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (R-APBN) 2018 yang menargetkan penerima PKH sebanyak 10 juta keluarga.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung tadi pagi. Sebab, Jokowi menilai, peningkatan jumlah penerima PKH perlu merujuk pada kesiapan pemerintah dalam menyediakan anggaran bantuan sosial tersebut.
"Saya sudah bicara dengan Presiden. Beliau sudah mengecek kepada Menteri terkait dan beliau sudah menyampaikan kepada saya bahwa kesiapan itu masih membutuhkan waktu sehingga kami tetap di 10 juta, seperti arahan Presiden," jelas Sri Mulyani, Kamis (15/6).
Adapun indikator utama yang menjegal penambahan jumlah penerima PKH, menurut Sri Mulyani, berasal dari penerimaan negara, terutama dari penerimaan pajak yang diperkirakan tidak mencapai target. Dengan demikian, menurut dia, alokasi anggaran untuk bantuan sosial perlu dikaji lebih mendalam.
"Kalau belanja untuk sosial naik, namun dari jumlah penerimaan pajak tidak meningkat cukup besar. Berarti harus ada pengeluaran lain yang harus dikorbankan dalam hal ini," terangnya.
Disamping itu, Sri Mulyani juga khawatir penambahan anggaran bantuan sosial dapat meningkatkan defisit anggaran yang perlu ditutup pemerintah.Adapun pemerintah menargetkan, defisit anggaran pemerintah akan ada dikisaran 2,41 persen hingga akhir tahun ini dan akan berada dikisaran 1,9 persen hingga 2,3 persen di tahun depan.
Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin agar jumlah penerima PKH bisa dinaikkan menjadi 15 juta keluarga. Pasalnya, pemerintah ingin menekan angka kemiskinan dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat kalangan bawah.
Adapun pada tahun ini, pemerintah menyalurkan bantuan sosial PKH kepada sebanyak enam juta keluarga dengan total anggaran mencapai Rp11,34 triliun. Melalui anggaran tersebut, nilai bantuan per keluarga berada dikisaran Rp1,89 juta. Adapun PKH disalurkan pemerintah melalui sistem elektronik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Dengan penyaluran PKH di tahun ini, pemerintah menargetkan dapat menekan angka kemiskinan menjadi 10,5 persen dan gini ratio 0,39. Sedangkan sampai September 2016 lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, angka kemiskinan sebesar 10,7 persen dan gini ratio berada di angka 0,40.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, hal tersebut telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) langsung tadi pagi. Sebab, Jokowi menilai, peningkatan jumlah penerima PKH perlu merujuk pada kesiapan pemerintah dalam menyediakan anggaran bantuan sosial tersebut.
"Saya sudah bicara dengan Presiden. Beliau sudah mengecek kepada Menteri terkait dan beliau sudah menyampaikan kepada saya bahwa kesiapan itu masih membutuhkan waktu sehingga kami tetap di 10 juta, seperti arahan Presiden," jelas Sri Mulyani, Kamis (15/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau belanja untuk sosial naik, namun dari jumlah penerimaan pajak tidak meningkat cukup besar. Berarti harus ada pengeluaran lain yang harus dikorbankan dalam hal ini," terangnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi ingin agar jumlah penerima PKH bisa dinaikkan menjadi 15 juta keluarga. Pasalnya, pemerintah ingin menekan angka kemiskinan dan menurunkan kesenjangan pendapatan masyarakat kalangan bawah.
Adapun pada tahun ini, pemerintah menyalurkan bantuan sosial PKH kepada sebanyak enam juta keluarga dengan total anggaran mencapai Rp11,34 triliun. Melalui anggaran tersebut, nilai bantuan per keluarga berada dikisaran Rp1,89 juta. Adapun PKH disalurkan pemerintah melalui sistem elektronik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK