Pemerintah 'Ultimatum' Pertamina Soal Blok East Kalimantan

CNN Indonesia
Rabu, 05 Jul 2017 14:57 WIB
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah tak bisa menunggu lama kajian keekonomian yang dilakukan Pertamina.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan pemerintah tak bisa menunggu lama kajian keekonomian yang dilakukan Pertamina. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meminta PT Pertamina (Persero) untuk segera mengembalikan blok East Kalimantan jika memang tak sanggup mengelolanya pada 2018 mendatang.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah tak bisa menunggu lama kajian keekonomian yang dilakukan Pertamina. Karena jika terlalu lama, maka penyusunan syarat dan ketentuan (Terms and Condition/T&C) Wilayah Kerja (WK) East Kalimantan akan terus molor.

Ia berharap, Pertamina bisa segera tentukan sikap dalam mengelola blok East Kalimantan. Jika memang Pertamina tak sanggup kelola, pemerintah siap lelang kembali blok East Kalimantan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Untuk blok East Kalimantan, kami menyarankan, kalau seandainya tidak ekonomis, langsung dikembalikan ke pemerintah. Karena waktu ticking, makanya kami cepat lelang bagi yang berminat," papar Arcandra ditemui di Kementerian ESDM, Rabu (5/7).

Tak hanya untuk blok East Kalimantan, ia berharap Pertamina juga tak perlu memperlama kajian-kajian mengenai keekonomian blok terminasi supaya bisa segera dikerjakan. Jika memang tidak Pertamina tidak sanggup, blok-blok penugasan itu ada baiknya diberikan kembali ke pemerintah.

"Mending black and white saja sehingga kami ke depannya punya rencana lebih matang," katanya.

Meski demikian, ia mengatakan hanya blok East Kalimantan yang sedianya dianggap kurang ekonomis bagi Pertamina. Adapun, tujuh blok migas terminasi lainnya dianggap masih bisa dikerjakan oleh perusahaan pelat merah itu.

"Dari delapan blok terminasi, hanya East Kalimantan saja (yang tidak workable). Sisanya ekonomis jika diimplementasikan menggunakan kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) Gross Split," imbuh Arcandra.

Ditemui di lokasi yang sama, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat untuk meminta tambahan waktu dalam mengkaji keekonomian delapan blok migas terminasi yang diberikan pemerintah.

Khusus untuk blok East Kalimantan, masalah keekonomian dirasa berat karena perusahaan harus menanggung dana pasca tambang (Abandonement Site and Restoration/ASR) setelah blok itu ditinggalkan Chevron Indonesia Company.

Bahkan menurutnya, meski bagi hasil (split) Pertamina ditambah 5 persen sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017, keekonomian blok East Kalimantan dianggap masih kurang baik.

"Karena dana ASR-nya cukup besar, sehingga keekonomian di situ turunnya banyak. Kalau tidak ada dana ASR, mungkin masih oke. Bahkan kami coba simulasi pakai PSC konvensional dan ada dana ASR pun masih berat," tambahnya.

Sebagai informasi, Blok East Kalimantan adalah satu dari delapan blok migas yang pengelolaannya diberikan ke Pertamina dari Pertamina. Adapun, delapan blok tersebut adalah blok-blok yang kontrak sebelumnya sudah diterminasi karena akan kedaluwarsa di tahun 2018 mendatang.

Blok East Kalimantan sendiri rencananya akan dikelola Pertamina mulai 24 Oktober 2018 mendatang, setelah sebelumnya dikelola oleh Chevron Indonesia Company. Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), produksi minyak blok East Kalimantan tercatat 18.886 barel per hari dan gas sebesar 99,6 juta kaki kubik per hari (MMSCFD).

Selain East Kalimantan, ada empat blok terminasi lain yang merupakan peralihan dari kontraktor yang berbeda. WK migas itu terdiri dari blok Sanga-Sanga yang dioperatori Virginia Indonesia Co LLC, blok South East Sumatera yang dioperatori CNOOC SES Ltd, blok Tengah oleh Total E&P Indonesie, dan blok Attaka yang sebelumnya dioperatori Inpex Corporation.

Sementara itu, tiga blok sisanya yang terdiri dari blok North Sumatera Offshore (NSO) dan dua blok berbentuk Joint Operating Body (JOB) Tuban dan Ogan Komering sebelumnya sudah dikerjakan oleh Pertamina.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER