Pertamina Serahkan Kajian Delapan Blok Terminasi
CNN Indonesia
Rabu, 05 Jul 2017 06:36 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah menerima kajian PT Pertamina (Persero) terkait keekonomian delapan blok migas yang pengelolaannya diserahkan ke pemerintah.
Blok tersebut, yaitu Wilayah Kerja (WK) yang kontrak lamanya telah diterminasi pemerintah dan kelanjutan operasionalnya ditugaskan ke Pertamina mulai 2018 mendatang.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, kajian tersebut bahkan sudah diperolehnya pada akhir bulan lalu, sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan perusahaan pelat merah tersebut.
Saat ini, pemerintah mengklaim masih mengevaluasi hasil kajian tersebut. "Kajian sudah didapatkan dan kami akan evaluasi. Setiap yang diberikan Pertamina tetap kami evaluasi dan mereka akan ajukan apa saja yang perlu menjadi perhatian," ujarnya, Selasa (4/7).
Ia menuturkan, laporan itu diterimanya usai rapat akhir pekan lalu. Selain diskusi terkait keekonomian delapan blok terminasi, rapat juga mengevaluasi implementasi kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) Gross Split di Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang dimulai sejak 19 Januari lalu.
Di dalam pertemuan itu, Arcandra menyebut bahwa penggunaan Gross Split di WK migas yang terletak di laut Jawa dinilai lebih baik daripada menggunakan PSC Cost Recovery. "Menurut perhitungan kami, kemarin memang Gross Split lebih baik. Kami sudah hadirkan direktur utama dan direktur hulu pertamina juga," terang dia.
Setali tiga uang, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menuturkan, pihaknya masih tetap mengevaluasi aspek keekonomian delapan blok terminasi. "Masih kami evaluasi terlebih dulu," jelas Elia secara singkat.
Menurut Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, perseroan masih kesulitan dalam menganalisis keekonomian satu blok migas dari delapan blok yang diberikan ke pemerintah. Sayang, ia enggan memberitahu nama blok yang dimaksud.
Meski demikian, ia tidak mengelak bahwa blok yang dimaksud adalah Blok East Kalimantan. Pasalnya, sebelum mengelola blok tersebut, Pertamina perlu menanggung biaya pasca tambang (Abandonement and Site Restoration/ASR) atas kegiatan operasional yang diakukan Chevron Indonesia Company.
"Kira-kira blok yang mana, bisa ditebak sendiri," katanya.
Sebelumnya, Pertamina mengaku telah mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM untuk meminta tambahan waktu dalam menghitung aspek keekonomian delapan blok migas yang ditugaskan pemerintah pada awal tahun lalu.
Perhitungan keekonomian dilakukan untuk menimbang bagi hasil (split) yang akan diperoleh Pertamina, mengingat delapan blok migas ini akan dikelola dengan PSC Gross Split.
Dari delapan blok migas tersebut, lima di antaranya merupakan peralihan dari kontraktor yang berbeda. WK migas itu terdiri dari blok Sanga-Sanga yang dioperatori Virginia Indonesia Co LLC, blok South East Sumatera yang dioperatori CNOOC SES Ltd, blok Tengah oleh Total E&P Indonesie, blok East Kalimantan yang dioperatori Chevron Indonesia Company, dan blok Attaka yang sebelumnya dioperatori Inpex Corporation.
Sementara itu, tiga blok lain yang terdiri dari blok North Sumatera Offshore (NSO) dan dua blok berbentuk Joint Operating Body (JOB) Tuban dan Ogan Komering sebelumnya sudah dikerjakan oleh Pertamina.
Blok tersebut, yaitu Wilayah Kerja (WK) yang kontrak lamanya telah diterminasi pemerintah dan kelanjutan operasionalnya ditugaskan ke Pertamina mulai 2018 mendatang.
Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, kajian tersebut bahkan sudah diperolehnya pada akhir bulan lalu, sesuai dengan tenggat waktu yang dijanjikan perusahaan pelat merah tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menuturkan, laporan itu diterimanya usai rapat akhir pekan lalu. Selain diskusi terkait keekonomian delapan blok terminasi, rapat juga mengevaluasi implementasi kontrak bagi hasil produksi (Production Sharing Contract/PSC) Gross Split di Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang dimulai sejak 19 Januari lalu.
Menurut Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, perseroan masih kesulitan dalam menganalisis keekonomian satu blok migas dari delapan blok yang diberikan ke pemerintah. Sayang, ia enggan memberitahu nama blok yang dimaksud.
Meski demikian, ia tidak mengelak bahwa blok yang dimaksud adalah Blok East Kalimantan. Pasalnya, sebelum mengelola blok tersebut, Pertamina perlu menanggung biaya pasca tambang (Abandonement and Site Restoration/ASR) atas kegiatan operasional yang diakukan Chevron Indonesia Company.
Sebelumnya, Pertamina mengaku telah mengirimkan surat kepada Kementerian ESDM untuk meminta tambahan waktu dalam menghitung aspek keekonomian delapan blok migas yang ditugaskan pemerintah pada awal tahun lalu.
Perhitungan keekonomian dilakukan untuk menimbang bagi hasil (split) yang akan diperoleh Pertamina, mengingat delapan blok migas ini akan dikelola dengan PSC Gross Split.
Dari delapan blok migas tersebut, lima di antaranya merupakan peralihan dari kontraktor yang berbeda. WK migas itu terdiri dari blok Sanga-Sanga yang dioperatori Virginia Indonesia Co LLC, blok South East Sumatera yang dioperatori CNOOC SES Ltd, blok Tengah oleh Total E&P Indonesie, blok East Kalimantan yang dioperatori Chevron Indonesia Company, dan blok Attaka yang sebelumnya dioperatori Inpex Corporation.
Sementara itu, tiga blok lain yang terdiri dari blok North Sumatera Offshore (NSO) dan dua blok berbentuk Joint Operating Body (JOB) Tuban dan Ogan Komering sebelumnya sudah dikerjakan oleh Pertamina.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK