Garap 245 Proyek, Pemerintah Butuh Rp4.197 Triliun
CNN Indonesia
Kamis, 06 Jul 2017 17:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menuturkan, pemerintah sekiranya membutuhkan dana Rp4.197 triliun untuk membiayai Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dana itu digunakan untuk membangun 245 PSN dan dua program PSN yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang baru diterbitkan bulan lalu.
Deputi VI Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menuturkan, kebutuhan dana itu bertambah karena pemerintah telah menambah 55 PSN dan satu program PSN di Perpres baru tersebut. Ia mengatakan, 55 PSN dan satu program itu bernilai Rp1.206 triliun.
"Ada 55 proyek dengan nilai Rp1.206 triliun investasinya dan membuat proyek PSN investasinya menjadi Rp4.197 triliun," terang Wahyu, Kamis (5/7).
Dari angka itu, proyek berbasis energi mengambil nilai investasi terbesar yaitu Rp1.242 triliun atau 29,59 persen dari total nilai proyek.
Itu dianggap tak mengherankan, karena sebagian besar proyek-proyek yang masuk adalah proyek kilang milik PT Pertamina dan tambahan empat proyek baru yaitu pengembangan blok Masela, proyek laut dalam Indonesian Deepwater Development (IDD), unitisasi lapangan Jambaran-Tiung Biru, dan Tangguh Train III.
Setelah itu, proyek yang mengambil nilai terbesar adalah program ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt (MW) dengan besaran Rp1.035 triliun. Dari angka tersebut, Menurut catatannya, investasi ketenagalistrikan sebesar Rp773 triliun tengah atau sedang berjalan.
"Bisa dibayangkan PSN ini proyek ini nilainya besar dan dampaknya bisa dirasakan regional dan nasional," paparnya.
Dari angka tersebut, sebanyak Rp525 triliun rencananya akan disediakan dari kocek negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, Rp1.525,8 triliun disediakan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sisa yang paling besar disediakan oleh swasta dengan besaran Rp2.413 triliun.
Meski porsi terbesar pembiayaan disediakan swasta, namun sebagian besar proyek terkendala masalah pendanaan. Ia menuturkan, sebanyak 22 persen proyek yang telah berjalan mengalami kendala pendanaan.
"Swasta ini harus ditingkatkan, sementara secara historical masih sedikit dari swasta," paparnya.
Ia sendiri berharap proyek-proyek ini akan memasuki masa kewajiban pembiayaan (financial closing) pada tahun 2018. Meski begitu, ia tak mau memberi target banyaknya proyek yang sekiranya bisa memasuki masa financial closing tahun depan.
"Kami berharap 2018 sebagian besar sudah dilakukan pelaksanaannya. Kami harap peran swasta besar yang 58 persen bisa masuk tahap penyelesaian akhir pada masa itu," ujarnya.
Sebagai informasi, proyek strategis nasional kini dicantumkan di dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Di dalam Perpres tersebut, sebagian besar dari 245 proyek itu merupakan proyek jalan dengan jumlah 74 proyek. Setelah itu, proyek yang terbanyak adalah bendungan dengan besaran 54 proyek.
Dana itu digunakan untuk membangun 245 PSN dan dua program PSN yang tercantum di dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 yang baru diterbitkan bulan lalu.
Deputi VI Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo menuturkan, kebutuhan dana itu bertambah karena pemerintah telah menambah 55 PSN dan satu program PSN di Perpres baru tersebut. Ia mengatakan, 55 PSN dan satu program itu bernilai Rp1.206 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dari angka itu, proyek berbasis energi mengambil nilai investasi terbesar yaitu Rp1.242 triliun atau 29,59 persen dari total nilai proyek.
Setelah itu, proyek yang mengambil nilai terbesar adalah program ketenagalistrikan 35 ribu Megawatt (MW) dengan besaran Rp1.035 triliun. Dari angka tersebut, Menurut catatannya, investasi ketenagalistrikan sebesar Rp773 triliun tengah atau sedang berjalan.
"Bisa dibayangkan PSN ini proyek ini nilainya besar dan dampaknya bisa dirasakan regional dan nasional," paparnya.
Dari angka tersebut, sebanyak Rp525 triliun rencananya akan disediakan dari kocek negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Sementara itu, Rp1.525,8 triliun disediakan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sisa yang paling besar disediakan oleh swasta dengan besaran Rp2.413 triliun.
Meski porsi terbesar pembiayaan disediakan swasta, namun sebagian besar proyek terkendala masalah pendanaan. Ia menuturkan, sebanyak 22 persen proyek yang telah berjalan mengalami kendala pendanaan.
"Swasta ini harus ditingkatkan, sementara secara historical masih sedikit dari swasta," paparnya.
"Kami berharap 2018 sebagian besar sudah dilakukan pelaksanaannya. Kami harap peran swasta besar yang 58 persen bisa masuk tahap penyelesaian akhir pada masa itu," ujarnya.
Sebagai informasi, proyek strategis nasional kini dicantumkan di dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2017. Di dalam Perpres tersebut, sebagian besar dari 245 proyek itu merupakan proyek jalan dengan jumlah 74 proyek. Setelah itu, proyek yang terbanyak adalah bendungan dengan besaran 54 proyek.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK