Pemerintah Lanjutkan Strategi Pengendalian Harga Usai Lebaran

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menegaskan upaya pengendalian harga akan terus dilakukan pemerintah pasca periode Ramadan dan Lebaran tahun ini. Pemerintah menurut dia, juga berkeinginan menepis anggapan masyarakat yang menilai kenaikan harga selama periode Ramadan dan Lebaran sebagai hal yang wajar.

"Dari tahun ke tahun, di bulan Ramadan kenaikan harga adalah sesuatu yang tidak normal. Namun hal yang tidak normal itu menjadi biasa kalau itu berjalan terus menerus dan kita anggap itu sesuatu yang layak terjadi," ujar Enggartiasto di Auditorium Utama Kementerian Perdagangan (Kemendag), Senin (10/7).

Pada tahun ini, inflasi periode Ramadan dan Lebaran memang relatif lebih terkendali jka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Juni 2017 sebesar 0,69 persen secara bulanan, tanpa ada kenaikan signifikan pada harga beras dan daging sapi. Terjaganya harga pangan tersebut, menurut Enggartiasto, tidak lepas dari ketersediaan pasokan yang cukup hingga pasca lebaran.

"Alhamdulillah, tahun ini kita berhasil untuk mengendalikan harga, menyiapkan pasokan, sampai dengan H+3 bahkan H+5 pasokan itu semua teratasi dan harga terkendali," ujarnya.

Enggartiasto memaparkan, saat ini pihaknya tengah mempertimbangkan berbagai upaya pengendalian harga. Salah satunya, dengan mewajibkan produksi minyak goreng memproduksi minyak goreng kemasan dengan harga yang ditetapkan pemerintah sebanyak presentasi tertentu dari total produksi.

"Dengan demikian, masyarakat dengan penghasilan rendah sudah terjamin bahwa pasokan (minyak goreng kemasan sederhana) tersedia," jelasnya.

Disamping itu, Kemendag juga akan menata kembali rantai pasok daging sapi sebagai upaya menekan harga jual daging di tingkat konsumen. Sebagai langkah awal, Kemendag akan menetapkan Rumah Potong Hewan (RPH) yang memenuhi persyaratan. Artinya, pelaku usaha atau importir tidak bisa sesuka hati menunjuk RPH.

"Setiap orang boleh mengambil untuk untung, tetapi jangan berlebihan," jelasnya.

Lihat juga: Pemerintah 'Pede' Tak Perlu Impor Penuhi Kebutuhan Pangan

Selain itu, pemerintah juga tengah mengkaji perluasan komoditas pangan yang akan ditetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET). Saat ini HET hanya berlaku pada komoditas gula sebesar Rp12.500 per kilogram (kg), minyak goreng kemasan sederhana Rp11 ribu per liter, dan daging beku dengan harga maksimal Rp80 ribu per kg.

"Kami akan bahas secara bersama, antara lain, beras juga akan kami bicarakan, bahas bersama dengan Pak Mentan (Menteri Pertanian Amran Sulaiman) mengenai harga acuan akan ditingkatkan menjadi HET," jelasnya.

Lihat juga: Pemerintah Kaji Payung Hukum Pengendali Harga Pangan

Dalam kesempatan yang sama, Kemendag memberikan penghargaan kepada sejumlah asosiasi dan perusahaan karena turut menjaga pasokan dan harga pangan saat ramadan dan lebaran. Beberapa diantaranya Asosiasi Daging Indonesia, Asosiasi Gula Rafinasi Indonesia, Asosiasi Pedagang Gula Indonesia, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia, Musim Mas Group, PT Indofood Tbk, Astra International, dan PT Mayora Tbk.

Menurut mantan politisi ini, terkendalinya harga bahan pangan buka kerja keras Kemendag semata, melainkan kerja keras dari berbagai pihak seperti Kementerian Pertanian yang mendorong peningkatan produksi pangan, kepolisian dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) yang melakukan pengawasan langsung di lapangan serta asosiasi dan pengusaha yang bersedia menjual pangan dengan harga sesuai kesepakatan dengan pemerintah.