Anggaran Dipotong, Tambahan Jaringan Gas Urung Terlaksana
CNN Indonesia
Jumat, 14 Jul 2017 10:09 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terpaksa mengurungkan niat menambah jaringan gas bagi rumah tangga (jargas) setelah anggarannya dipotong Rp461,1 miliar di dalam Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2017.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, tadinya pemerintah memang berniat menambah saluran rumah tangga yang menerima jargas. Anggaran itu diperoleh setelah menghemat anggaran yang dilakukan instansinya.
Kenyataannya, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017, Kementerian ESDM harus mengurangi belanjanya. Alhasil, rencana pembangunan jargas kembali sesuai dengan APBN semula.
"Tadinya, kan dari hasil penghematan akan dialihkan ke jargas. Tetapi, kan diminta memotong anggaran 15 persen," ujarnya di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (13/7).
Dengan demikian, pembangunan jargas tetap dilakukan terhadap 59.609 saluran rumah tangga dengan anggaran Rp1,4 triliun.
Lokasi-lokasi pembangunan jargas ini dipusatkan di sembilan wilayah seperti Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kota Pekanbaru, Kota Bontang, Kota Bandar Lampung, Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto, Kota Samarinda, dan rumah susun Kemayoran.
Hingga semester I 2017, progres proyek sebesar 18,23 persen karena proses kontrak dengan kontraktor baru dimulai April lalu.
Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan berharap, bisa mengalokasikan anggaran yang lebih banyak bagi jargas karena harga gasnya lebih murah 50 persen dibanding Liquefied Petroleum Gas (LPG/elpiji). Sehingga, penggunaan jargas bisa membantu penghematan pengeluaran konsumsi rumah tangga.
Di sisi lain, jargas bisa membantu PT Pertamina (Persero) agar tidak terus menambah impor LPG. "APBN itu harus digunakan untuk membangun sesuatu yang dibutuhkan masyarakat paling bawah. Makanya, pembangunan jaringan gas untuk perkotaan akan terus dilakukan," ujar Jonan beberapa waktu lalu.
Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan pemerintah telah menyepakati penurunan anggaran Kementerian ESDM dari Rp7,02 triliun menjadi Rp6,56 triliun. Dengan demikian, anggaran Kementerian ESDM resmi dipangkas Rp461,1 miliar di sisa tahun anggaran 2017.
Secara lebih rinci, penghematan paling besar dilakukan pada pos pengelolaan dan penyediaan migas sebesar Rp374,25 miliar. Selain itu, pembinaan dan pengusahaan mineral dan batu bara juga tercatat mengalami pemangkasan terbesar, yaitu Rp50 miliar.
Keputusan itu diketok oleh Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu pada Kamis malam (13/7). "Kesimpulannya, Komisi VII menyetujui APBN 2017 menjadi RAPBNP 2017," imbuhnya.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, tadinya pemerintah memang berniat menambah saluran rumah tangga yang menerima jargas. Anggaran itu diperoleh setelah menghemat anggaran yang dilakukan instansinya.
Kenyataannya, sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2017, Kementerian ESDM harus mengurangi belanjanya. Alhasil, rencana pembangunan jargas kembali sesuai dengan APBN semula.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan demikian, pembangunan jargas tetap dilakukan terhadap 59.609 saluran rumah tangga dengan anggaran Rp1,4 triliun.
Hingga semester I 2017, progres proyek sebesar 18,23 persen karena proses kontrak dengan kontraktor baru dimulai April lalu.
Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan berharap, bisa mengalokasikan anggaran yang lebih banyak bagi jargas karena harga gasnya lebih murah 50 persen dibanding Liquefied Petroleum Gas (LPG/elpiji). Sehingga, penggunaan jargas bisa membantu penghematan pengeluaran konsumsi rumah tangga.
Di sisi lain, jargas bisa membantu PT Pertamina (Persero) agar tidak terus menambah impor LPG. "APBN itu harus digunakan untuk membangun sesuatu yang dibutuhkan masyarakat paling bawah. Makanya, pembangunan jaringan gas untuk perkotaan akan terus dilakukan," ujar Jonan beberapa waktu lalu.
Secara lebih rinci, penghematan paling besar dilakukan pada pos pengelolaan dan penyediaan migas sebesar Rp374,25 miliar. Selain itu, pembinaan dan pengusahaan mineral dan batu bara juga tercatat mengalami pemangkasan terbesar, yaitu Rp50 miliar.
Keputusan itu diketok oleh Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu pada Kamis malam (13/7). "Kesimpulannya, Komisi VII menyetujui APBN 2017 menjadi RAPBNP 2017," imbuhnya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK