OJK Janji Tak Gunakan Fasilitas Mobil Mewah

CNN Indonesia
Sabtu, 22 Jul 2017 04:00 WIB
Perjalanan dinas juga akan lebih selektif dengan mengutamakan perjalanan yang memberi nilai tambah dan berkaitan langsung dengan tugas pengawasan.
Perjalanan dinas juga akan lebih selektif dengan mengutamakan perjalanan yang memberi nilai tambah dan berkaitan langsung dengan tugas pengawasan. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).
Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Dewan Komisioner (DK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2017-2022 berkomitmen untuk melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran internal. Upaya tersebut dimulai dari jajaran anggota DK OJK dengan tidak menggunakan fasilitas mewah untuk mobil dinas.

"Yang jelas, mobilnya tidak Mercedes Benz lagi. Tentunya, yang bisa kami sewa," ujar Ketua DK OJK Wimboh Santoso dalam konferensi pers di Gedung Radius Prawiro, Kamis (20/7).

Selain itu, perjalanan dinas juga akan lebih selektif dengan mengutamakan perjalanan yang memberi nilai tambah dan berkaitan langsung dengan tugas pengawasan. Fasilitas selama perjalananan dinas juga akan disesuaikan. Misalnya, untuk penerbangan beralih dari kelas bisnis ke ekonomi.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Di saat yang bersamaan, Wimboh menjamin upaya efisiensi yang dilakukannya tak akan mengganggu tugas OJK sebagai wasit industri jasa keuangan.

"Efisiensi ini tidak terkait langsung dengan pelaksanaan pengawasan. Mungkin, lebih banyak acara seminar dan seremonial yang akan kami kurangi," imbuh dia.

Hitung punya hitung, ia memperkirakan, berbagai langkah efisiensi yang dilakukan bisa menghemat anggaran OJK sebesar Rp100 miliar hingga Rp200 miliar tahun ini.

Selain bisa menghemat penggunaan anggaran, berbagai upaya efisiensi diharapkan bisa menciptakan kultur kesederhanaan yang akan ditiru oleh karyawan-karyawan OJK.

Dari sisi organisasi, Wimboh juga berencana bakal melakukan perampingan jabatan struktural di level Deputi Komisioner. Selain lebih efisien, langkah ini juga diharapkan bisa mempercepat proses pengambilan keputusan.

Saat ini, ada 17 kursi jabatan Deputi Komisioner di OJK. Namun, Wimboh belum bisa mengungkapkan berapa banyak posisi yang akan dihilangkan.

Sebagai informasi, tahun ini, anggaran pengeluaran OJK mencapai Rp4,37 triliun atau naik 11 persen dari tahun lalu, yaitu Rp3,93 triliun. Guna membiayai pengeluaran tersebut, OJK menargetkan penerimaan sebesar Rp 4,66 triliun yang seluruhnya berasal dari iuran lembaga jasa keuangan dan pasar modal.

Adapun, rasio pungutan yang dibebankan kepada industri jasa keuangan adalah sebesar 0,045 persen dari total nilai aset perusahaan untuk satu tahun.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER