Ekonomi Keuangan

Ubah Uang Rp1.000 Jadi Rp1, BI Minta Jokowi Terbitkan Ampres

CNN Indonesia
Jumat, 21 Jul 2017 14:37 WIB
Ubah Uang Rp1.000 Jadi Rp1, BI Minta Jokowi Terbitkan Ampres
Jika RUU Redenominasi berhasil dibentuk tahun ini, maka persiapan serta sosialisasi bisa segera dilakukan pada 2018 dan 2019. (Lamhot Aritonang)
Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus D.W Martowardojo mengaku akan terus mendorong pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait penyederhanaan nilai mata uang (redenominasi) tahun ini. Ia pun akan meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) guna mempercepat pembahasan RUU Redenominasi.

“Kalau nanti pemerintah setuju, akan diusulkan dalam bentuk Ampres dari Presiden, mengusulkan pembahasan RUU Redenominasi rupiah dan akan dibahas di DPR. Kalau bisa sebelum 16 Agustus sudah bisa usulkan ke DPR, nanti akan dibahas," kata Agus, Jumat (21/7).

Ampres adalah surat pengantar dari Presiden yang menunjuk wakil Pemerintah untuk membahas RUU bersama DPR.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Agus menjelaskan, kondisi perekonomian Indonesia saat ini tengah stabil sehingga tepat untuk melaksanakan redenominasi. Di samping itu, pemerintah juga harus berlomba menyelesaikan pembahasan rancangan beleid tersebut mengingat waktu sidang DPR yang akan segera memasuki masa reses. 
Lihat juga:
Menko Darmin: Sekarang Momen yang Tepat Ubah Rp1.000 Jadi Rp1
DPR akan memasuki masa reses pada 27 Juli mendatang dan baru akan mulai aktif kembali pada 16 Agustus hingga 27 Oktober.

Mantan Menteri Keuangan ini mengatakan, jika tahun ini RUU Redenominasi berhasil dibentuk, maka persiapan serta sosialisasi bisa segera dilakukan pada 2018 dan 2019. Kemudian,  pada 2020 hingga 2024 akan menjadi masa transisi dimana rupiah dengan nominal yang telah diredenominasi akan resmi diperkenalkan dan beredar bersamaan dengan rupiah yang belum diredenominasi.
Lihat juga:
DPR Pecah Suara Bahas RUU Ubah Uang Rp1.000 jadi Rp1
"Dari pemerintah, kami berharap Ibu Menkeu dan Menkumham yang akan pimpin. Kemarin saya sudah bicara dengan bu Sri Mulyani dan akan mendukung kalau kita menjelaskan ke Presiden. Pak Menko juga dukung," jelasnya.