OJK Resmi Rilis Aturan Infrastructure Fund

Jakarta, CNN Indonesia -- Aturan resmi terkait Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK) atau infrastructure fund telah resmi diterbikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hal itu tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) nomor 52/POJK.04/2017 tentang Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (POJK DINFRA). Aturan ini diterbitkan untuk mendukung pembiayaan infrastruktur nasional yang masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Kepala Departemen Komunikasi dan Internasional Triyono menjelaskan, dengan aturan itu, maka OJK memberikan fleksibilitas bagi perusahaan manajer investasi untuk menerbitkan produk tersebut.

"Berdasarkan hal itu diperlukan inovasi produk investasi baru bagi manajer investasi untuk menyusun portofolio investasi yang dapat menjadi bagian solusi untuk mengurangi keterbatasan pembiayaan pembangunan infrastruktur," papar Triyono dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (21/7).

Lihat juga: Upaya Menekan Kredit Macet jadi Fokus OJK Tahun Ini

Sementara, perusahaan manajer investasi mengaku belum berniat untuk menerbitkan produk DINFRA tahun ini. Misalnya, Direktur PT Panin Asset Management Rudiyanto menjelaskan, pihaknya masih akan mempelajari POJK tersebut secara detil.

"Masih pelajari, kalau ada potensi dan proyek yang layak akan dipertimbangkan," kata Rudiyanto kepada CNNIndonesia.com.

Dengan begitu, kemungkinan besar pihaknya tidak akan mengeluarkan produk reksa dana tersebut tahun ini. Pasalnya, perusahaan masih perlu mengkaji terkait keuntungan dari DINFRA.

Tak berbeda jauh, Direktur PT Avrist Asset Management Hanif Mantiq menuturkan, perusahaan belum memiliki rencana untuk menerbitkan produk DINFRA dalam waktu dekat. Pasalnya, ia menilai produk tersebut belum cukup liquid.

"Perusahaan memilih untuk membeli sukuk atau obligasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) infrastruktur," kata Hanif.

Ia menjelaskan, produk ini sama halnya seperti Dana Investasi Real Estate (DIRE). Hanya saja, DIRE memiliki portofoli properti, sedangkan DINFRA berbentuk jalan tol atau pembangkit listrik.

Menurutnya, OJK sendiri sebenarnya telah melakukan sosialisasi kepada pelaku industri sejak awal tahun ini seiring dengan berjalannya program pengampunan pajak (tax amnesty).

Lihat juga: Rapat Perdana, DK OJK Baru Tunjuk Nurhaida jadi Wakil Wimboh

Sayangnya, Hanif menyebut, produk ini kemungkinan besar hanya akan dibeli oleh investor yang terbilang fanatik terhadap proyek infrastruktur. Pasalnya, hanya beberapa ruas tol yang memberikan keuntungan atau return yang menarik.

"Misalnya ya, tol Cikampek," jelasnya.