Bos BI Klaim DPR Respon Positif Ubah Rp1.000 Jadi Rp1

Jakarta, CNN Indonesia -- Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo mengaku telah berkomunikasi dengan hampir semua fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyederhanaan Nilai Mata Uang (redenominasi). Agus pun mengklaim mengantogi respon positif dari DPR.

"Bank Indonesia sudah bertemu dengan DPR, hampir semua fraksi. Kami mendapatkan respons yang positif," ujar Agus ditemui di Istana Negara, Selasa (25/7).

Selain meminta dukungan DPR, Agus mengaku juga tengah meminta dukungan dari Presiden Joko Widodo. Jokowi pun diharapkan dapat mengeluarkan Amanat Presiden (Ampres) terkait RUU Redenominasi tersebut. Dengan demikian, pembahasan RUU Redenominasi bisa dilakukan pada tahun ini.

Lihat juga: DPR Pecah Suara Bahas RUU Ubah Uang Rp1.000 jadi Rp1

Agus menjelaskan, jika RUU Redenominasi memperoleh dukungan dari pemerintah dan DPR pada tahun ini, maka edukasi dan sosialisasi dapat dilakukan mulai 2018 dan 2019. Dengan demikian,

"Tahun 2018 dan 2019 adalah tahun persiapan untuk berlaku 1 Januari 2020. 1 Januari 2020 hingga 2024 adalah masa transisi," terang dia.

Pada masa transisi tersebut, masa transisi dimana rupiah dengan nominal yang telah diredenominasi akan resmi diperkenalkan dan beredar bersamaan dengan rupiah yang belum diredenominasi. Penarikan uang lama menurut dia, kemudian akan dilakukan perlahan pada 2025 hingga 2029.

"Jadi ada periode kira-kira 11 tahun lah berjalan (redenominasi)," jelas Agus.

Lihat juga: Ubah Rp1.000 Jadi Rp1, Pemerintah Prioritaskan Bahas RUU Lain

Menurut Agus, redenominasi penting guna membuat persepsi terhadap perekonomian Indonesia menjadi lebih baik, efisiensi menjadi lebih baik dan tentu membuat mata uang Rupiah sejajar dengan mata uang dunia lainnya. Dia pun menilai saat ini menjadi waktu yang tepat untuk melaksanakan redenominasi. Pasalnya, kondisi ekonomi dan inflasi Indonesia tengah stabil.