"Memang ini kami juga harus mensosialisasikannya ke dalam, ke seluruh staf pajak. Ini supaya mereka (petugas pajak) tidak serta merta karena memiliki Perppu, datang ke wajib pajak untuk melakukan tindakan mengancam atau mengintimidasi," ujar Sri Mulyani di Istana Negara, Selasa (25/7).
Sri Mulyani pun mengaku akan segera menyelesaikan seluruh aturan pelaksana Perppu tersebut. Selain menerbitkan aturan terkait tata tertib bagi petugas pajak, pihaknya juga akan memastikan keamananan sistem dan data yang disyaratkan terkait pelaksanaan AEOI.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di sisi lain, Sri Mulyani juga mengaku akan mulai melakukan sosialisasi pada perbankan, pasar modal dan perusahaan jasa keuangan lainnya, serta masyarakat umum terkait aturan tersebut dalam waktu dekat.
"Dengan berlakunya UU AEoI (nanti), pemerintah dan DPR harus segera merevisi UU yang tidak sejalan, yaitu UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, UU Pasar Modal, UU Lembaga Keuangan Mikro, dan UU KUP," ujar Moha.
Selain UU KUP, pemerintah juga harus membentuk Nomor Identitas Tunggal (NIT). Jal ini penting dilakukan agar seluruh data nasabah, mulai dari yang menyatakan dirinya sebagai Warga Negara Indonesia dengan memiliki Nomor Identitas Kependudukan (NIK) pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) hingga statusnya sebagai wajib pajak dengan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat disinkronkan.
"Langkah berikutnya yang harus diterapkan pemerintah adalah melakukan integrasi NPWP dan NIK dalam bentuk sistem identitas tunggal," imbuh Moha.
Senada dengan DPR, pengamat perpajakan dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengungkapkan, revisi UU KUP harus segera dilakukan pemerintah dan DPR. "UU KUP ini yang memberi kepastian hukum, keadilan, sederhana, dan partisipatif," kata Yustinus kepada CNNIndonesia.com.
Sedangkan pembentukan NIT, dipercayai mampu mempermudah sistem AEoI lantaran dengan identitas tunggal, seluruh data nasabah akan mampu terdeteksi dan teranalisa dengan cepat dan akurat.
"Akurasi ini menjadi penting karena akan menjamin pemilahan wajib pajak dalam klasifikasi patuh, kurang patuh, dan 'bandel'. Sehingga seluruh proses penegakan hukum akan berjalan dengan selektif, terukur, tepat sasaran, dan pasti adil," pungkas Yustinus. (agi)