Bank Mandiri Kaji Terbitkan Obligasi Global Rupiah Rp3 T

CNN Indonesia
Rabu, 26 Jul 2017 03:52 WIB
Selain menerbitkan obligasi globaligasi denomonasi rupiah, perseroan pada akhir tahun ini juga berencana menerbitkan sertifikat deposito senilai Rp2,5 triliun.
Bank Mandiri pada penghujung akhir tahun ini juga berencana menerbitkan sertifikat deposito sebesar Rp2,5 triliun. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Mandiri Tbk berencana menerbitkan obligasi global dalam denominasi rupiah (Global IDR) setara US$250 juta atau sekitar Rp3,33 triliun pada akhir tahun ini.

"Kami sekarang lagi roadshow IDR, kalau permintaannya bagus mungkin akhir tahun kami akan launching global IDR," tutur Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo di Hotel Fairmont Jakarta, Selasa (25/7).

Menurut pria yang akrab disapa Tiko, korporasi di Indonesia perlu membuka pasar pendanaan baru mengingat melimpahnya penerbitan obligasi di dalam negeri. Di sisi lain, nilai tukar rupiah juga relatif stabil di tengah gejolak perekonomian global.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kalau kami menerbitkan obligasi di dalam negeri, antara demand dan supply, sudah lebih banyak supply-nya," ujarya.

Tiko mengungkapkan target raupan dari global IDR setara dengan US$250 juta. Namun, jumlah itu bisa jadi lebih kecil mengingat investor pasti memperhitungkan imbal hasil (yield) yang setimpal dengan risiko.

Nantinya, raupan dana tersebut akan digunakan untuk menopang pertumbuhan kredit.

Tahun ini, kebutuhan pendanaan non konvensional perusahaan diperkirakan mencapai Rp10 triliun. Beberapa waktu lalu, Bank Mandiri juga telah menerbitkan obligasi senilai Rp6 triliun dengan kupon mulai dari 7,8 persen hingga 8,65 persen.

"Paling tidak, akhir tahun kami juga akan menerbitkan NCD (negotiable certificate of deposit atau sertifikat deposito), nilainya Rp2 triliun hingga Rp2,5 triliun," jelasnya.
Sebelumnya, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) juga tengah mengkaji penerbitan obligasi global dalam mata uang rupiah. Beberapa hal yang menjadi pertimbangan perusahaan adalah masalah kesiapan infrastruktur dan aturan terkait.

"Kami belum selesai kajiannya. Karena ini produk baru, jadi harus disetujui oleh otoritas (Otoritas Jasa Keuangan)," tutur Direktur BNI Panji Irawan,Rabu (12/7) lalu.
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER