Pelaku UKM Minta Kemudahan Urus Sertifikasi Halal

Agustiyanti, CNN Indonesia | Senin, 31/07/2017 10:25 WIB
Pelaku UKM Minta Kemudahan Urus Sertifikasi Halal Pelaku UKM berharap dapat memperoleh kemudahan dalam mengurus sertifikasi halal, baik dari sisi biaya maupun administrasi. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di daerah berharap, pemerintah dalam hal ini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), memberi kemudahan dari sisi biaya maupun administasi dalam pengurusan sertifikasi halal.

Itmamul Khuluq, Pengusaha dan peternak telur puyuh di daerah Boyolali, Jawa Tengah berharap kemudahan tersebut dapat diberikan pemerintah. Pasalnya, sertifikat halal akan meningkatkan kepercayaan konsumen dan pada akhirnya meningkatkan penjualan produk-produk UKM di tanah air.

"Saya optimis, sertifikasi halal akan meningkatkan penjualan, minimal kepercayaan ke produk UKM semakin baik," ujar Khuluq dalam keterangan resmi yang diperoleh CNNIndonesia.com, Senin (31/7).


Khuluq mengaku tak meminta pengurusan sertifikat halal gratis. Hal ini lantaran, ia maupun pelaku UKM lainnya sadar, perlunya biaya agar usahanya naik kelas. "Tapi yang penting terjangkau," ungkapnya.

Hal lain yang harus diberikan ke UKM, menurut dia, yakni kemudahan akses ke proses sertifikasi dan juga informasi detail bagaimana mengurus. Para pelaku UKM, menurut dia, juga perlu ada pendampingan teknis dalam mengurus sertifikasi. Ia menilai, para pelaku UKM bukan tidak mau mengurus sertifikasi, tetapi tidak mengetahui informasi maupun prosedur pengurusannya. Pasalnya, para pelaku UKM kadang terlalu sibuk untuk menjaga dan memperbesar pasar, mengelola keuangan, serta mendidik karyawan.

"Sistem belum ada dan bersiafat manual, sehingga kami masih menganggap itu hanya menambah kelelahan," terangnya.

Guna mendorong para pelaku UKM memiliki sertifikasi halal, perlu dibuat komunitas UKM sejenis. Hal ini diperlukan agar para perlaku UKM dapat melakukan sharing.
Untuk itu, agar para UKM bisa semangat mengajukan proses sertifikasi halal, perlu dibuat komunitas UKM sejenis, sehingga pengurusan sertifikasi halal atau lainya sehingga masing-masing bisa sharing.

"Nah, sampai sekarang, sementara ini belum ada untuk komunitas yang sharing tentang sertifikasi halal. Makanya bagi saya perlu dibuatkan," jelasnya.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi Lukman mengatakan, jaminan halal perlu didorong agar berlaku dari hulu sampai hilir. Persepsi pengurusan sertifikasi halal yang harus mengantre dan berbelit, diharapkan juga bisa ditepis lembaga BPJPH.
BPJPH juga harus memerhatikan para pengusaha skala kecil menengah agar bisa mengurus sertifikasi halal dengan mudah dan murah karena bisa menjadi nilai lebih bagi produk jasa yang diberikan ke konsumen.

"Bantuan ke UKM tidak sekadar sertifikasi. Karena sertifikat hanya selembar kertas. Yang penting bagaimana sertifikat jaminan halal dilaksanakan, sehingga jaminan halal bisa dipastikan," terang Adhi.