Analisis

Bergegas Sebelum Menelan Pil Pahit Defisit Gas

Galih Gumelar , CNN Indonesia | Jumat, 11/08/2017 12:41 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Indonesia akan menuju masa-masa krisis gas. Setelah menikmati hasil dari ekspor gas sejak 1977, tak terasa dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun lagi Indonesia diramal mengalami defisit gas.

Menurunnya kemampuan produksi serta minimnya cadangan baru disebut jadi biang keladi permasalahan itu. Apalagi, permintaan akan gas diperkirakan terus bertambah. Sehingga, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memprediksi bahwa defisit gas akan terjadi tahun 2019 mendatang.

Menurut neraca gas nasional, permintaan gas potensial, terkontrak, dan terkomitmen di tahun 2019 mendatang bisa mencapai 9.323 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Sayang, suplainya hanya terbilang 7.651 MMSCFD, sehingga Indonesia membutuhkan impor gas sebesar 1.672 MMSCFD.

Namun, pemerintah belakangan mengatakan, defisit gas tak jadi berlangsung di tahun 2019 lantaran pasokan dari lapangan Jangkrik yang diprediksi bisa melonjak dari 450 MMSCFD ke angka 600 MMSCFD.

Meski demikian, ada potensi defisit gas bisa terjadi lagi di masa depan jika proyek penghasil gas seperti Blok Masela dan proyek laut dalam Gehem-Gendalo kelolaan Chevron tak kunjung beroperasi.

Direktur Eksekutif Petrominer Institute Komaidi Notonegoro menuturkan, defisit gas bisa menimbulkan rentetan masalah bagi penggunanya yang terdiri dari industri, rumah tangga, hingga pembangkit listrik.

Bahkan, kebutuhan gas bagi pembangkit di masa depan akan sangat tinggi sekali. Sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) 2017 hingga 2026, kebutuhan gas pembangkit melonjak tajam dari 606 Trillion British Thermal Unit (TBTU) di tahun 2017 menjadi 1.194 TBTU di tahun 2026.

Bergegas Menelan Pil Pahit Defisit Gas(CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)
Sebab, di dalam periode tersebut, akan ada tambahan kapasitas pembangkit sebesar 5.600 Megawatt (MW). Apalagi, kontribusi gas terhadap bauran energi nasional mencapai 26,7 persen dalam 10 tahun lagi. Dengan kata lain, gas adalah tenaga tumpuan kedua untuk listrik setelah batu bara.

Maka dari itu, jika gas tidak hadir secara maksimal, maka elektrifikasi nasional yang jadi taruhannya. "Jika defisit gas, dampak terburuk yang terjadi adalah alokasinya. Rumah tangga, industri, hingga pembangkit listrik bisa terpukul," papar Komaidi.

Oleh karenanya, Indonesia mau tak mau harus mengimpor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) demi memenuhi kebutuhan dalam negeri. Apalagi, prediksi tersebut juga sudah dicantumkan di dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN).

Hal itu membuat Indonesia perlu bergegas membangun infrastruktur pendukung, seperti fasilitas regasifikasi dan pipa distribusi.

"Memang, cover lapangan-lapangan (gas) disiapkan, namun Indonesia juga perlu mendatangkan impor gas. Kalau impor tentu menggunakan LNG, dan itu harus sedia infrastruktur seperti storage hingga regasifikasi," paparnya.

Pemerintah sendiri rencananya akan membangun infrastruktur gas nasional yang cukup ambisius dengan nilai US$48,2 miliar hingga tahun 2030. Angka itu mencakup pipa dengan nilai US$12 miliar, fasilitas regasifikasi dengan nilai US$6 miliar, hingga fasilitas likuifikasi gas dengan nilai US$25,6 miliar.

Dengan melihat konsentrasi pemanfaatan gas di sisi antara (midstream) dan hilir, ia berharap kebijakan pemerintah bisa mengakomodasi dua kegiatan krusial tersebut di masa depan.

"Kemarin kan ada rencana revisi peraturan mengenai hilir gas, pemerintah bisa merapikan hilir dan midstream di situ," paparnya.

Setali tiga uang, Direktur Gas PT Pertamina (Persero) Yenni Andayani menuturkan bahwa pembangunan infrastruktur perlu dikebut karena nantinya Indonesia akan bersaing dengan negara-negara Asia lainnya dalam mendapatkan LNG impor.

"Indonesia harus segera agresif, melihat kesigapan Thailand, Vietnam, hingga Filipina. Kalau semua negara Asia Tenggara membangun infrastruktur gas dalam waktu bersamaan, maka untuk mendapatkan kontrak gas impor adalah hal yang perlu diperhatikan," ujar Yenni.
1 dari 2