Menteri Jonan Klaim Freeport Sepakat 'Lego' 51 Persen Saham

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan PT Freeport Indonesia setuju melakukan divestasi saham hingga 51 persen. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, mekanisme lain masih akan dihitung bersama Kementerian Keuangan.

"51 persen (divestasi saham) sudah sepakat. Tinggal nanti acaranya segala macam. Ini mau negosiasi final," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/8).

Negosiasi final, lanjut Jonan, dilakukan bulan ini, antara lain permasalahan perpajakan dan retribusi daerah. Namun, hal itu sepenuhnya diserahkan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Lihat juga: Freeport Mengaku Rugi US$3 Juta Akibat Rusuh Mantan Pekerja

Sehingga, divestasi saham nantinya menjadi poin ketiga negosiasi yang disepakati pemerintah dan perusahaan tambang afiliasi dari Freeport-McMoran Copper & Gold Inc. Adapun, dua hal yang telah diselesaikan sebelumnya mengenai kelangsungan operasional dan smelter.

Freeport sebelumnya menyatakan akan merampungkan smelter sebelum 2022 mendatang dan setuju memperpanjang operasinya selama 2 x 10 tahun apabila berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Hal ini sempat dipermasalahkan perusahaan yang berinduk di Amerika Serikat itu ketika pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Aktivitas ekspor Freeport sempat terhenti akibat penerbitan PP itu yang kemudian diturunkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 6 Tahun 2017. Saat itu, Freeport belum mau mengubah status Kontrak Karya (KK) menjadi IUPK.

Lihat juga: Freeport Dinilai di Atas Angin, Jonan Dapat Rapor Merah

Belum lama ini, Direktur Freeport Tony Wenas mengaku, akan menyesuaikan harga saham divestasi jika terdapat kejelasan stabilitas investasi perusahaan sampai tahun 2041 mendatang. Sekadar informasi, sebelumnya, perseroan bersedia melepas 10,64 persen sahamnya dengan mahar US$1,7 miliar.

"Yang jelas, harga penawaran sebelumnya bisa berubah. Seharusnya, kan memang fair value, sesuai kondisi ekonomi dan pasar yang terjadi saat penawaran," terang dia ketika berkunjung ke kantor CNN Indonesia.

Adapun, empat poin yang diminta perseroan, antara lain stabilitas investasi yang berkaitan dengan ketentuan fiskal, perpajakan, baik pusat maupun daerah, divestasi, kelangsungan operasi setelah tahun 2012 nanti dan pembangunan smelter. (bir)