DPR Kupas Wacana Impor LNG dari Singapura

Jakarta, CNN Indonesia -- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mempertanyakan wacana pemerintah untuk membuka keran impor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) dari Singapura. Pasalnya, tidak lazim apabila Indonesia mengimpor gas dari Singapura yang notabene tak memiliki lapangan gas.

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Achmad Farial mengaku, khawatir jika harga gas dari Singapura malah tak efisien karena Indonesia akan membeli LNG di perusahaan perantara (trader). Apalagi, sumber gas dalam bentuk LNG di dalam negeri pun masih banyak yang belum memiliki komitmen penyerap (uncommitted).

"Singapura ini tidak ada sumber energi. Berarti, kan Indonesia akan impor dari trader? Mereka di sana hanya punya fasilitas regasifikasi terapung saja (Floating Storage Regasification Unit/FSRU) saja," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (25/8).

Lihat juga: Pemerintah Timbang Amandemen Kontrak Jual-Beli Gas Kepodang

Senada dengan Farial, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rofi Munawar juga mencium bau tak sedap dari wacana impor LNG ini. Di samping itu, apabila pemerintah mengimpor LNG, maka peta jalan pengembangan gas nasional akan semakin tak karuan.

"Karenanya, perlu dilakukan audit neraca gas nasional yang komprehensif agar angka proyeksi kebutuhan sesuai dengan kemampuan produksi gas nasional," tutur Rofi.

Menurut dia, pemerintah seharusnya cermat dalam melihat kenaikan lifting gas yang meningkat di tahun depan untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Sebab, nota keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 melansir pemerintah menetapkan target lifting di angka 1.200 setara barel minyak per hari (BOEPD) atau naik 4,34 persen dari target APBN 2017 sebesar 1.150 BOEPD.

Lihat juga: Pemerintah Terima Laporan Kenaikan Harga BBM Shell Rp150/L

Dengan melihat potensi tersebut, ia menilai, pemerintah tergesa-gesa dalam menyusun wacana impor ini. Bahkan, wacana ini makin terdengar ironis setelah sebagian besar gas dari Indonesia masih diekspor ke luar negeri.

Menurut data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas), pemanfaatan gas untuk LNG ekspor tercatat sebesar 2.052,5 BBTUD atau 29,34 persen dari pemanfaatan gas bumi nasional sebesar 6.991,4 BBTUD pada tahun 2016.

"Kami menyadari bahwa gas adalah energi tak terbarukan yang suatu saat bisa habis tak tersisa. Tapi, dari yang ada saat ini saja belum bisa dimanfaatkan dengan optimal. Pemerintah perlu melakukan proyek-proyek pengembangan lapangan gas yang ada saat ini maupun masa depan," jelasnya.

Lihat juga: Kerek Harga Gas, ConocoPhillips Raup Tambahan US$2,3 Juta

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyebutkan, impor LNG dari Singapura ini merupakan buah dari hubungan politik yang baik antara kedua negara. Maka dari itu, kesepakatan impor ini akan ditandatangani saat pertemuan antara Indonesia dan Singapura dalam waktu dekat.

Adapun, pemerintah memiliki dua pilihan opsi untuk mendatangkan LNG dari Singapura. Yang pertama, adalah opsi pertukaran penggunaan LNG (swap). Kedua, yaitu murni impor dari Singapura.

"Kalau mereka kasih harga yang menarik, kami pertimbangkan dong. Kan ujung-ujungnya ke harga jual masyarakat juga," terang Luhut.

Lihat juga: Pemerintah Tinjau Ulang Harga Impor Gas dari Singapura

Di sisi lain, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, wacana impor gas ini masih dibahas karena kekhawatiran masalah harganya. Ia menyebut, konsorsium pengekspor LNG yang dipimpin Keppel Corporation itu baru menawarkan biaya regasifikasi sebesar US$3,8 hingga US$4 per MMBTU.

"Semua hal-hal yang berkaitan tawaran impor harus hati-hati dievaluasi. Nah, US$3,8 per MMBTU hingga US$4 per MMBTU itu setahu saya baru regasifikasi dan transportasi. Kalau harga impornya mahal, maka nanti yang kena ya harga listrik ke bawah," pungkasnya. (bir)