Go-Pay Bakal Diwajibkan Beri Laporan Anti Pencucian Uang

Yuliyanna Fauzi , CNN Indonesia | Kamis, 14/09/2017 11:45 WIB
Go-Pay Bakal Diwajibkan Beri Laporan Anti Pencucian Uang Bank Indonesia memperluas subjek penyelenggara jasa yang wajib memberikan laporan dalam rangka Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) memperluas subjek penyelenggara jasa sistem pembayaran (PJSP) yang wajib memberikan laporan dalam rangka Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT).

Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Eni V. Panggabean mengatakan perluasan tersebut ditujukan untuk PSJP bukan bank, yaitu penyelenggara transfer dana dan penerbit alat pembayaran menggunakan kartu dan penyelenggara dompet elektronik (e-wallet).

Selain itu, perluasan juga berlaku bagi penyelenggaran kegiatan usaha penukaran valuta asing (KUPVA) bukan bank, seperti perusahaan teknologi jasa keuangan (financial technology/fintech).

"Misalnya, Gojek dengan Go-Pay. Dia sudah ada uang elektronik, maka harus tunduk aturan BI ini. Mereka harus terapkan untuk 'know your customer' itu," ujar Eni, Rabu (13/9).


Kendati begitu, Eni menyatakan, sebenarnya BI sudah memiliki aturan main soal APU dan PPT, yaitu yang tertuang pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/3/PBI/2012. Namun, menurutnya aturan itu perlu terus diperbarui.

"Ini ketiga kali kami perbaiki. Karena perlu penyempurnaan untuk mengakomodir perkembangan industri, teknologi, inovasi pembayaran saat ini," kata Eni.

Misalnya, pada sektor keuangan, tentu inovasi produk, layanan, transaksi, penukaran valuta asing, hingga model bisnis terus berkembang.

Penyempurnaan aturan itu terdapat dalam PBI Nomor 19/10/PBI/2017 tentang Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme bagi Penyelenggara Sistem Pembayaran Selain Bank dan Penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) Bukan Bank. Aturan ini terbit pada 11 September lalu.

Dalam penyempurnaannya, BI turut merumuskan ketentuan lain. Pertama, penyelenggara wajib menerapkan pendekatan berbasis risiko (risk-based approach). Ini dilakukan dengan meninjau faktor risiko dari sisi pengguna jasa, wilayah geografis, produk/jasa, dan jalur/jaringan transaksi.

Kedua, pencegahan pendanaan terorisme dan proliferasi senjata pemusnah masal. Artinya, PJSP wajib melakukan pemblokiran dan wajib melapor ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bila ada transaksi yang mencurigakan.


"Ada batas waktu melapor ke PPATK, yaitu tiga hari sejak disimpulkan mencurigakan. Kalau tidak dilaporkan, dia (PJSP) harus tanggung jawab dan diberhentikan dari jabatannya," kata Direktur Eksekutif Kepala Departemen Hukum BI Rosalia Suci.

Ketiga, mitigasi risiko terkait teknologi baru dan pemanfaatan inovasi teknologi, misalnya menggunakan sambungan telepon video (video call). Keempat, penerapan Customer Due Diligence (CDD) melalui identifikasi, verifikasi, dan pemantauan guna memastikan transaksi itu telah sesuai dengan profil nasabah.

Terakhir, penguatan sanksi, dari yang sebelumnya hanya dikenakan pada penyelenggara menjadi sampai ke pengurus, pemegang saham, dan pejabat senior.