ANALISIS
Arrahmah di Antara Keterpurukan Petani dan Harapan Jokowi
CNN Indonesia
Jumat, 15 Sep 2017 13:35 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Koperasi Arrahmah Luwarso cukup berani mengkritik kebijakan perbankan soal pembiayaan sektor pertanian pada pekan ini. Hal itu dipaparkannya usai bertemu dengan Presiden Joko di Kompleks Istana Kepresidenan.
Namun Arrahmah bukan sembarang lembaga. Dia adalah salah satu contoh Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) berbasiskan koperasi dan UKM di Sukabumi, Jawa Barat, yang dijadikan contoh Jokowi.
Jokowi mengatakan dirinya ingin petani bentuk korporasi hingga proses hulu hingga hilir dikuasai. Tujuannya, kesejahteraan petani meningkat.
"Ini adalah sebuah pengkorporasian petani, ya ini. Contoh yang sudah konkret dan sudah saya lihat sejak awal sampai akhir, ini yang saya cari," kata Jokowi dalam satu video.
Luwarso mengatakan petani ingin sekali memanfaatkan fasilitas kredit dari perbankan. Masalahnya, bank masih emoh memberi pinjaman tanpa agunan kepada petani yang baru memulai usaha.
"Skema harus ada perubahan. Misalnya, ketentuan non-collateral, bagaimana untuk perusahaan baru? Padahal kan alat mesin butuh investasi," kata Luwarso.
Hal yang disampaikan Luwarso memang tak sederhana.
Sektor pertanian memang sering disorot. Para petani kerap kehilangan lahan karena akuisisi lahan oleh bisnis skala besar. Di sisi lain, akses terhadap jasa keuangan semakin terbatas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebenarnya pemerintah menginstruksikan agar bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak meminta agunan tambahan kepada debitur, termasuk petani.
"Bank tidak diwajibkan meminta agunan," ujar Darmin.
[Gambas:Youtube]
Namun, di sisi lain, pemerintah juga tak melarang bank ketika meminta agunan kepada debitur ketika nilai plafon yang diajukan lebih tinggi dan berisiko.
Masalahnya, KUR tanpa agunan juga jadi bayang-bayang bagi perbankan.
Sebab, ada risiko membengkaknya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang harus ditanggung.
PT Bank Negara Tabungan (Persero) Tbk menyatakan sebenarnya perusahaan telah memberikan kredit tanpa agunan dengan plafon lebih dari Rp25 juta, yaitu mencapai Rp100 juta.
Syaratnya, luas lahan besar dan dikelola oleh koperasi petani.
Namun, untuk plafon bagi petani mandiri dan baru memulai usaha memang harus dilihat kembali karena perseroan perlu memikirkan mitigasi untuk menahan risikonya.
"Sebenarnya mungkin saja (kredit tanpa agunan dengan plafon tinggi). Tapi kami tetap harus lihat dari sisi bisnis model dan cara mitigasinya," kata General Manager Bisnis Kecil BNI Anton Siregar.
Model Tanpa Agunan
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menilai, kredit tanpa agunan memang dibutuhkan.
Hal itu, kata dia, karena petani yang tak memiliki banyak jaminan, bisa-bisa lari ke rentenir.
Lainnya, perbankan juga menghadapi kompetitor baru yakni perusahaan teknologi jasa keuangan, khususnya yang bermodel peer-to-peer (P2P).
"Perlahan, P2P ini berikan pinjaman yang mungkin lebih kecil tapi menang dari sisi tak ada agunan dan caranya yang lebih sederhana. Nantinya, plafon mereka tentu bisa meningkat juga," kata Lana.
Terakhir, dampak untuk perekonomian daerah dan nasional. Permodalan usaha dinilai dapat menjadi akar untuk menciptakan produktivitas yang turut melahirkan pertumbuhan ekonomi.
Sehingga, cepat atau lambat, pemberian kredit tanpa agunan dengan plafon yang lebih besar perlu dilakukan bank.
Menurut Lana, salah satu jalan lain adalah memberi asuransi kepada petani. Meski, sudah pernah diterapkan, namun jangkauannya perlu diperluas dan diperdalam.
Misal, khusus memberikan asuransi pada kredit yang diajukan petani. "Jadi, kalau gagal panen, asuransi yang tanggung. Itu mungkin bisa juga diterapkan untuk kredit kalau gagal bayar," pungkasnya.
Masalah Luwarso, bisa jadi, juga dihadapi para petani lainnya. Dia ingin ada perubahan di sektor perbankan.
“Mekanisme pembiayaan saat ini tidak sesuai agribisnis, apalagi saat ini Indonesia belum punya bank pertanian,” katanya.
Namun Arrahmah bukan sembarang lembaga. Dia adalah salah satu contoh Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) berbasiskan koperasi dan UKM di Sukabumi, Jawa Barat, yang dijadikan contoh Jokowi.
Jokowi mengatakan dirinya ingin petani bentuk korporasi hingga proses hulu hingga hilir dikuasai. Tujuannya, kesejahteraan petani meningkat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Skema harus ada perubahan. Misalnya, ketentuan non-collateral, bagaimana untuk perusahaan baru? Padahal kan alat mesin butuh investasi," kata Luwarso.
Sektor pertanian memang sering disorot. Para petani kerap kehilangan lahan karena akuisisi lahan oleh bisnis skala besar. Di sisi lain, akses terhadap jasa keuangan semakin terbatas.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, sebenarnya pemerintah menginstruksikan agar bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) tidak meminta agunan tambahan kepada debitur, termasuk petani.
"Bank tidak diwajibkan meminta agunan," ujar Darmin.
[Gambas:Youtube]
Masalahnya, KUR tanpa agunan juga jadi bayang-bayang bagi perbankan.
Sebab, ada risiko membengkaknya rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL) yang harus ditanggung.
PT Bank Negara Tabungan (Persero) Tbk menyatakan sebenarnya perusahaan telah memberikan kredit tanpa agunan dengan plafon lebih dari Rp25 juta, yaitu mencapai Rp100 juta.
Namun, untuk plafon bagi petani mandiri dan baru memulai usaha memang harus dilihat kembali karena perseroan perlu memikirkan mitigasi untuk menahan risikonya.
"Sebenarnya mungkin saja (kredit tanpa agunan dengan plafon tinggi). Tapi kami tetap harus lihat dari sisi bisnis model dan cara mitigasinya," kata General Manager Bisnis Kecil BNI Anton Siregar.
 Petani seringkali tak mendapatkan pembiayaan bank karena tak memiliki jaminan. (ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha) |
Model Tanpa Agunan
Ekonom Universitas Indonesia (UI) Lana Soelistianingsih menilai, kredit tanpa agunan memang dibutuhkan.
Hal itu, kata dia, karena petani yang tak memiliki banyak jaminan, bisa-bisa lari ke rentenir.
Lainnya, perbankan juga menghadapi kompetitor baru yakni perusahaan teknologi jasa keuangan, khususnya yang bermodel peer-to-peer (P2P).
"Perlahan, P2P ini berikan pinjaman yang mungkin lebih kecil tapi menang dari sisi tak ada agunan dan caranya yang lebih sederhana. Nantinya, plafon mereka tentu bisa meningkat juga," kata Lana.
Sehingga, cepat atau lambat, pemberian kredit tanpa agunan dengan plafon yang lebih besar perlu dilakukan bank.
Menurut Lana, salah satu jalan lain adalah memberi asuransi kepada petani. Meski, sudah pernah diterapkan, namun jangkauannya perlu diperluas dan diperdalam.
Misal, khusus memberikan asuransi pada kredit yang diajukan petani. "Jadi, kalau gagal panen, asuransi yang tanggung. Itu mungkin bisa juga diterapkan untuk kredit kalau gagal bayar," pungkasnya.
“Mekanisme pembiayaan saat ini tidak sesuai agribisnis, apalagi saat ini Indonesia belum punya bank pertanian,” katanya.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK