Biaya Top Up Batal, Bank akan Cari Sela Tutupi Investasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Perbankan mengaku perlu mencari celah pendapatan lain untuk menutupi investasi pengadaan infrastruktur, jika regulator akhirnya membatalkan rencana pengenaan biaya tambahan isi ulang (top up) pembayaran elektronik (e-payment).

Direktur Perencanaan dan Operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Bob Tyasika Ananta mengatakan, di tengah upaya mendorong transaksi non-tunai (cashless), konsekuensi yang harus ditanggung ialah pengembangan infrastruktur isi ulang.

Menurut dia, pengenaan biaya isi ulang e-payment bukan semata untuk keuntungan perbankan, tetapi menambah variasi maupun titik lokasi infrastruktur isi ulang demi kepentingan masyarakat.

Lihat juga: BTN Bakal Ikut Aturan BI Soal Top Up Duit Elektronik

Jika Bank Indonesia memutuskan untuk menggratiskan transaksi isi ulang, bank tak memperoleh kompensasi atas investasi infrastruktur. Maka itu, perseroan akan mencari cara untuk menutupi biaya investasi infrastruktur tersebut. Sayangnya, dia enggan menjelaskan lebih rinci strategi lanjutannya.

"Pihak yang mendapat keuntungan lebih optimal tentu konsumen. Bank harus pintar-pintar cari sela untuk menutupi investasi," ujarnya saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa(19/9).

Dia menilai, pengenaan biaya top up bukan persoalan meraih keuntungan materi, tetapi bisa menjadi strategi untuk memperoleh tambahan nasabah melalui keunggulan berupa ketersediaan jangkauan.

Lihat juga: BCA Tunggu Aturan BI Soal Biaya Top Up Kartu Flazz

Sebaliknya, jika isi ulang digratiskan, tak ada pembeda antara nasabah dan bukan nasabah.

"Bisnis e-payment bukan hal pokok, tapi menjadi gerbang awal untuk merekatkan pengguna kartu pembayaran, hingga akhirnya jadi nasabah," paparnya.

Kendati demikian, pihaknya mengaku akan tetap mengikuti apapun kebijakan regulator.

"Intinya kami siap apapun ketentuan regulator," tegasnya.