Ketimpangan Ekonomi Bisa Diatasi dengan Sistem yang Mapan
CNN Indonesia
Kamis, 28 Sep 2017 08:50 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah hanya bisa mengatasi ketimpangan ekonomi dan sosial dengan sistem yang mapan dan akselerasi kinerja industri nasional.
Ekonom Faisal Basri menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo tak bisa menjalankan ekonomi inklusif hanya dengan menjalankan kinerja berdasarkan persoalan jangka pendek, tanpa sistem yang mapan.
Ia menyebutkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia sudah menjadi hal yang serius. Tercatat satu persen orang kaya telah menguasai hingga 49,3 persen kekayaan nasional. Hal itu tentu jauh dari target pemerataan pemerintah.
Faktor ketimpangan ekonomi dinilai akan mengakibatkan gejolak sosial karena akses dan pemberdayaan masyarakat yang tak merata.
“Kinerja tak bisa hanya dijalankan begitu saja, tapi perlu menggunakan sistem yang terukur,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Membangun Indonesia yang Berkeadilan dan Inklusif di Jakarta, Rabu(27/9).
Ambil contoh, proyek pembangkit listrik 35.000 megawatt kini terbukti menimbulkan masalah gagal bayar PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) karena tak dikerjakan dengan sistem yang mapan berdasarkan rencana jangka panjang.
Tak hanya menyiapkan sistem yang mapan, pemerintah juga diimbau mengakselerasi kinerja industri, termasuk memperbaiki kapasitas institusi yang menjadi salah satu penggerak ekonomi.
Selain itu, Faisal meminta pemerintah menjalankan kinerja dengan kembali ke jati diri sebagai negara maritim. Pembangunan tol laut memang menjadi hal yang krusial, tetapi tol udara juga tak kalah penting karena dianggap mampu mendorong efisiensi sekaligus pemerataan ekonomi.
“Pembangunan bandara di wilayah terpencil dan perbaikan frekuensi komunikasi juga menjadif aktor penting penggerak ekonomi,” katanya.
Terakhir, pelaku kebijakan juga diharapkan mampu mendorong produktivitas dan modernisasi pertanian demi mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh nusantara.
Ekonom Faisal Basri menilai, pemerintahan Presiden Joko Widodo tak bisa menjalankan ekonomi inklusif hanya dengan menjalankan kinerja berdasarkan persoalan jangka pendek, tanpa sistem yang mapan.
Ia menyebutkan, ketimpangan ekonomi di Indonesia sudah menjadi hal yang serius. Tercatat satu persen orang kaya telah menguasai hingga 49,3 persen kekayaan nasional. Hal itu tentu jauh dari target pemerataan pemerintah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faktor ketimpangan ekonomi dinilai akan mengakibatkan gejolak sosial karena akses dan pemberdayaan masyarakat yang tak merata.
“Kinerja tak bisa hanya dijalankan begitu saja, tapi perlu menggunakan sistem yang terukur,” ujarnya dalam diskusi bertajuk Membangun Indonesia yang Berkeadilan dan Inklusif di Jakarta, Rabu(27/9).
Tak hanya menyiapkan sistem yang mapan, pemerintah juga diimbau mengakselerasi kinerja industri, termasuk memperbaiki kapasitas institusi yang menjadi salah satu penggerak ekonomi.
Selain itu, Faisal meminta pemerintah menjalankan kinerja dengan kembali ke jati diri sebagai negara maritim. Pembangunan tol laut memang menjadi hal yang krusial, tetapi tol udara juga tak kalah penting karena dianggap mampu mendorong efisiensi sekaligus pemerataan ekonomi.
“Pembangunan bandara di wilayah terpencil dan perbaikan frekuensi komunikasi juga menjadif aktor penting penggerak ekonomi,” katanya.
Terakhir, pelaku kebijakan juga diharapkan mampu mendorong produktivitas dan modernisasi pertanian demi mewujudkan pemerataan ekonomi di seluruh nusantara.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK