Menteri Rini Nilai Reaksi Menkeu Soal PLN Wajar
CNN Indonesia
Kamis, 28 Sep 2017 15:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengaku akan berupaya mengingatkan perusahaan pelat merah untuk menjaga rasio utang terhadap modal perusahaan pada kondisi yang sehat.
Hal itu disampaikan menanggapi surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepadanya dan Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikan.
"Ini yang memang selama tiga tahun kami di BUMN tekankan terus kepada direksi bahwa harus dijaga. Harus selalu ada 'worst position'," ucap Rini ditemui di Jakarta, Kamis (28/9).
Rini menilai tindakan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengirimkan surat untuk mengingatkan adanya potensi risiko utang yang akan dialami PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan hal yang wajar.
"Jadi normal sebagai Menkeu mengingatkan kami ini kalau proyeknya banyak, tolong dijaga 'debt equity ratio'-nya," tuturnya.
Salah satu hal yang menjadi sorotan Menteri Keuangan dalam surat tersebut adalah kinerja keuangan PLN yang terus menurun seiring kewajiban membayar pokok dan bunga pinjaman yang besar, sementara perseroan tidak didukung oleh pertumbuhan kas bersih operasi.
Oleh karena itu, PT PLN diharapkan mampu melakukan efisiensi biaya operasi, terutama energi primer, untuk mengantisipasi potensi risiko gagal bayar.
Selain itu, perlu ada regulasi dari instansi terkait yang dapat mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik, seiring dengan tak adanya penyesuaian tarif tenaga listrik.
Rini mengatakan bahwa pinjaman tetap harus ada, tentu dengan rasio utang terhadap modal yang terjaga. Selain itu, asetnya juga harus berharga.
"Hal yang normal untuk Menkeu mengingatkan, apalagi PLN termasuk perusahaan yang terbesar asetnya, mencapai Rp1.300 triliun dengan tanggung jawab besar atas proyek-proyek yang harus diselesaikan," kata dia.
Sebelumnya,Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, kondisi likuiditas PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan memenuhi kewajiban terhadap kreditur, baik perbankan maupun pemegang obligasi korporasi.
Hal itu disampaikan menanggapi surat dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepadanya dan Menteri Energi, dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan terkait risiko keuangan negara atas penugasan infrastruktur ketenagalistrikan.
"Ini yang memang selama tiga tahun kami di BUMN tekankan terus kepada direksi bahwa harus dijaga. Harus selalu ada 'worst position'," ucap Rini ditemui di Jakarta, Kamis (28/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rini menilai tindakan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengirimkan surat untuk mengingatkan adanya potensi risiko utang yang akan dialami PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan hal yang wajar.
"Jadi normal sebagai Menkeu mengingatkan kami ini kalau proyeknya banyak, tolong dijaga 'debt equity ratio'-nya," tuturnya.
Oleh karena itu, PT PLN diharapkan mampu melakukan efisiensi biaya operasi, terutama energi primer, untuk mengantisipasi potensi risiko gagal bayar.
Selain itu, perlu ada regulasi dari instansi terkait yang dapat mendorong penurunan biaya produksi tenaga listrik, seiring dengan tak adanya penyesuaian tarif tenaga listrik.
Rini mengatakan bahwa pinjaman tetap harus ada, tentu dengan rasio utang terhadap modal yang terjaga. Selain itu, asetnya juga harus berharga.
"Hal yang normal untuk Menkeu mengingatkan, apalagi PLN termasuk perusahaan yang terbesar asetnya, mencapai Rp1.300 triliun dengan tanggung jawab besar atas proyek-proyek yang harus diselesaikan," kata dia.
Sebelumnya,Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah mengatakan, kondisi likuiditas PLN selalu dijaga untuk mampu mendanai operasi perusahaan dan memenuhi kewajiban terhadap kreditur, baik perbankan maupun pemegang obligasi korporasi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK