Soal Freeport, Menko Darmin Sebut Masih 'Tawar-menawar'

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, publik tak perlu geger lantaran Freeport-McMoran tak sepakat dengan proposal dari pemerintah, terkait divestasi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen.

Darmin menyatakan hal tersebut untuk merespons surat ketidaksepakatan dari Freeport ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang bocor ke publik pada akhir pekan lalu.

Menurutnya, ketidaksepakatan Freeport tak serta merta membuat seluruh proses negosiasi yang telah dijalankan kedua pihak selama enam bulan berakhir begitu saja, tanpa akhir yang jelas.

Lihat juga: Menteri Rini Sebut Negosiasi Saham Freeport Masih Bergulir

"Proses [negosiasi] masih berjalan. Jangan terlalu didengarkan. Itu namanya tawar-menawar," kata Darmin singkat di kantornya, Senin (2/10).

Sementara itu, Darmin memberi sinyal bahwa pemerintah santai menanggapi surat ketidaksepakatan dari Freeport itu. Ia mengaku di tingkat kementerian teknis, belum melakukan komunikasi khusus terkait surat tersebut.

Bahkan, ia mengaku belum ada arahan langsung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait ketidaksepakatan Freeport.

"Tidak ada [bahasan di Istana]," imbuh mantan Gubernur Bank Indonesia (BI) itu.

Selain itu, Darmin juga enggan berbagi proyeksi apakah negosiasi dengan Freeport akan diperpanjang atau diserahkan ke pengadilan internasional (arbitrase).

Sementara, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno menyebut, belum membaca surat tersebut, namun negosiasi antara pemerintah dengan Freeport masih berlangsung.

Hanya saja, penentunya tetap berada di bawah komando Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

"Saya belum baca surat apa. Kami konsultasi terus, ini masih progres," kata Rini singkat.

Pada Jumat kemarin, induk PT Freeport Indonesia melayangkan surat ketidaksepakatan ke Sekretaris Jenderal Kemenkeu Hadiyanto.

Dalam surat tersebut, Freeport menolak divestasi maksimal sampai Desember 2018 yang didasarkan pada pasal 24 Kontrak Karya (KK). Sementara, Freeport ingin agar divestasi dilakukan sesegera mungkin melalui mekanisme penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO).

Freeport juga tidak setuju apabila valuasi divestasi harus berbasiskan kegiatan operasional hingga 2021.

Lihat juga: Freeport Tolak Skema Lego Saham Ala Jokowi

Menurut Chief Executive Officer (CEO) Freeport-McMoran Richard Adkerson, divestasi harus mencerminkan operasi hingga 2041 dan menggunakan valuasi berstandar internasional. Terlebih menurutnya, Freeport punya hak secara kontraktual untuk jalan hingga 2021 berdasarkan pasal 31 KK.

Tak hanya itu, Freeport juga tidak ingin divestasi dilakukan melalui penerbitan saham baru, sesuai keinginan pemerintah. Sehingga, perusahaan hanya ingin menjual saham lama.

Terakhir, Freeport menolak keinginan pemerintah yang menginginkan kendali atas 51 persen divestasi saham. Sehingga, Freeport harus menyelesaikan masalah kemitraannya dengan Rio Tinto.