Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, untuk membiayai pertemuan tersebut, pihaknya akan menanggung biaya sekitar Rp672,59 miliar, sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Bank Indonesia. Adapun, anggaran tersebut masuk ke dalam pos Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara dan Lembaga (RKAKL) Kemenkeu.
Menurutnya, sebanyak Rp65,8 miliar dari anggaran itu akan dialokasikan bagi keperluan rapat, khususnya persiapan ruangan rapat dan perlengkapan kantor. Di samping itu, anggaran juga akan digunakan untuk kesekretariatan, infrastruktur informasi dan teknologi, serta publikasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski menghabiskan lebih dari setengah triliun, ia menilai bahwa angka ini masih lebih kecil dibanding negara-negara lain yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut.
“Biaya yang mereka keluarkan untuk membangun site meeting yang baru, sehingga ada construction cost sebesar Rp1,25 triliun. Kalau dibanding Indonesia, ini dua kali lipat besarannya. Itu pun baru construction cost-nya, belum biaya lain,” tambahnya.
“Ini lagi-lagi untuk construction cost, karena mereka khusus membangun convention center yg dipakai untuk pertemuan IMF-World Bank dan sekiranya bisa dipakai untuk aktivitas lain. Biaya Indonesia cukup kecil dibanding sebelumnya,” papar Sri Mulyani.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI fraksi Partai Indonesia Demokrasi Perjuangan (PDIP) Eva Kusuma Sundari mengapresiasi lebih kecilnya rencana anggaran penyelenggaran rapat tahunan tersebut dibanding negara sebelumnya. Namun, ia tetap berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa melakukan pra-audit atas anggaran tersebut.
Ia menilai, dengan anggaran yang besar, terdapat potensi inefisiensi, sehingga anggaran tersebut seharusnya bisa lebih hemat. “Dan ini tugas kami ke konstituen untuk menjelaskan penggunaan anggaran ini,” jelasnya.