Dominasi BUMN Bukti Ekonomi Jokowi Tak Condong Neoliberalisme

Jakarta, CNN Indonesia -- Munculnya isu mengenai dominasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di dalam persaingan usaha tiap sektor dianggap sebagai bukti bahwa kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo tidak condong ke arah neoliberalisme. Sebab, dengan posisi BUMN sebagai perusahaan negara, artinya intervensi negara di dalam kegiatan ekonomi nasional masih bisa dipertahankan.

Apalagi menurut Pengamat Ekonomi Politik Fachry Ali, keluhan ini disampaikan langsung dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang beranggotakan pengusaha. Biasanya, tambah Fachry, pelaku usaha memiliki pandangan orientasi pasar yang justru beriringan dengan paham neoliberalisme.

Sekadar informasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, neoliberalisme merupakan aliran politik ekonomi yang ditandai dengan tekanan berat pada ekonomi pasar bebas, disertai dengan usaha menekan campur tangan pemerintah, dan konsentrasi kekuasaan swasta terhadap perekonomian.

“Secara teoritis ini sangat menarik, sekaligus membuktikan bahwa kebijakan ekonomi Jokowi ini tidak neoliberal. Buktinya, BUMN ini dianggap Kadin, yang notabene pelaku usaha dengan orientasinya pasar,” jelas Fachry, Sabtu (7/4).

Lebih lanjut ia menuturkan, intervensi pemerintah melalui BUMN membantu menopang perekonomian Indonesia di kala tekanan kondisi eksternal.

Ia mencontohkan, ketika Indonesia diserang krisis ekonomi tahun 1997-1998, sektor swasta enggan menggelontorkan belanja modal. Sehingga, BUMN mau tak mau melakukan investasi agar bisa menyokong pertumbuhan ekonomi.

Hal ini, lanjutnya, lebih baik ketimbang krisis ekonomi yang menyerang Amerika Serikat (AS) tahun 2008 silam. Pada masa itu, pemerintah negara adidaya tersebut harus memohon sektor swasta untuk berinvestasi agar lapangan kerja bisa tercipta kembali, dan menahan uangnya untuk ditempatkan di negara berkembang.

Memang menurutnya, sudah banyak kritik yang disematkan kepada BUMN. Sebagai contoh, ia mengutip salah satu artikel di majalah ekonomi internasional bahwa BUMN merupakan kapitalisme yang setengah-setengah hingga tingginya preferensi dari pemerintah.

Namun berkaca dari beberapa kasus, kehadiran BUMN memiliki tugas fungsional di dalam ekonomi politik. “Jadi suka atau tidak suka, ya BUMN tetap dibutuhkan di setiap rezimnya,” paparnya.

Oleh karenanya, melihat kondisi saat ini, ia merasa bahwa Jokowi ingin mempertahankan BUMN seperti keadaan seperti biasanya. Namun, anggapan ini bisa saja berubah jika Jokowi tiba-tiba melakukan liberalisasi BUMN di masa depan.

“Kemarin ketua Kadin menjabarkan secara deskriptif bagaimana 118 BUMN dan 800 anak cucu usahanya ini mendominasi ekonomi. Artinya, dari sisi politik, keluhan ini menepis tuduhan yang selama ini disampaikan bahwa Jokowi adalah kapitalis,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani mengeluh bahwa ekspansi BUMN telah mematikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebab, beberapa BUMN memiliki anak hingga cicit usaha yang memiliki usaha yang jauh menyimpang dari bisnis inti induknya.

Selain itu, ia juga menginginkan agar BUMN bisa menjual aset-asetnya yang sudah matang untuk dikelola pengusaha lokal. Dalam hal ini, ia mencontohkan aset jalan tol milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk yang seharusnya bisa dikelola oleh pengusaha lokal.

“Peran BUMN terlalu jauh kalau ada anak cicitnya malah mengambil banyak porsi swasta dan UMKM. Kami harap, BUMN bisa kembali ke core business-nya,” kata Rosan Selasa lalu.

Lihat juga: Pengamat: Keluhan Kadin Jadi Negosiasi Politik dengan Jokowi