Bank Dunia Imbau Indonesia 'Sunat' Administrasi Buruh Migran

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Senin, 09/10/2017 13:14 WIB
Bank Dunia menilai pengelolaan migrasi tenaga kerja yang lebih baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Bank Dunia menilai pengelolaan migrasi tenaga kerja yang lebih baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Dunia menilai pengelolaan migrasi tenaga kerja yang lebih baik dapat meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, migrasi membuka peluang lapangan kerja yang lebih banyak dan bagi pekerja untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.

Laporan teranyar Bank Dunia yang berjudul 'Migrasi untuk Mencari Peluang' mencatat, peningkatan tajam migrasi di intra kawasan ASEAN selama periode 1995 hingga 2015 dengan pertumbuhan lebih dari 10 persen.

Tiga negara utama yang menjadi sasaran migran adalah Malaysia, Singapura, dan Thailand dengan jumlah pekerja migran mencapai 6,5 juta orang atau 96 persen dari jumlah pekerja migran di ASEAN.


Ekonom Bank Dunia untuk Social Protection and Jobs Global Practice, Mauro Testaverde menjelaskan pekerja migran di ASEAN menghadapi biaya mobilitas beberapa kali lipat di atas upah rata-rata tahunan.


Padahal, jika hambatan mobilitas dikurangi, kesejahteraan pekerja bisa terdongkrak. Riset Bank Dunia melansir kesejahteraan bisa naik 14 persen apabila hanya mengikutsertakan pekerja berketerampilan tinggi, dan mampu menanjak hingga 29 persen jika mencakup semua pekerja.

"Perbaikan dalam proses migrasi dapat meringankan biaya [mobilitas] ini bagi calon migran, dan membagi negara-negara tersebut untuk lebih baik menanggapi kebutuhan pasar tenaga kerja mereka," ujar Testaverde dalam paparan melalui konferensi video dari Singapura, Senin (9/10).

Masyarakat Ekonom ASEAN memang telah mengambil langkah-langkah untuk memfasilitasi mobilitas pekerja. Sayangnya, kerangka MEA hanya mencakup profesi yang memiliki ketrampilan tinggi seperti dokter, dokter gigi, perawat, insinyur, arsitek, akuntan, dan tenaga kerja pariwisata.

Porsi pekerjaan yang menuntut keterampilan tinggi itu hanya 5 persen di kawasan ASEAN.


Sebagian pekerja migran lebih banyak ke sektor konstruksi, perkebunan dan jasa rumah tangga yang memerlukan keterampilan rendah dan sering tidak memiliki dokumen resmi.

Lebih lanjut, berbagai kebijakan bisa diterapkan untuk meningkatkan mobilitas pekerja.

Bank Dunia Imbau Indonesia 'Sunat' Administrasi Buruh MigranAksi unjuk rasa buruh migran. (CNN Indonesia/Andry Novelino)
"Misalnya, Indonesia bisa meningkatkan koordinasi antar instansi terkait dan merampingkan prosedur. Kemudian, Vietnam dapat menarik keuntungan dari adanya strategi migrasi nasional untuk memandu reformasi," ujarnya

Negara penerima juga bisa membuat kebijakan untuk memaksimalkan manfaat dari pekerja migran yang masuk ke negaranya. Misalnya, Malaysia dapat menyesuaikan kebijakan migrasi dengan kebutuhan ekonomi negaranya, termasuk dengan merevisi sitem restribusi dan memperkuat koordinasi dengan negara pengirim.


Thailand dapat mengubah status migran yang tidak memiliki dokumen menjadi resmi dan menurunkan biaya terkait prosedur masuk. Sementara, bagi Singapura yang telah mengembangkan sistem ekonomi yang sudah maju, kesejahteraan pekerja migran tetap harus diperhatikan.

Kebijakan yang Tepat

Kepala Ekonom Bank Dunia untuk wilayah Asia Timur dan Pasifik Sudhir Shetty mengungkapkan dengan menerapkan kebijakan yang tepat, negara pengirim migran bisa mendapatkan keuntungan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang merantau untuk bekerja di luar negeri.

Tercatat, sekitar US$62 miliar dalam bentuk remitansi terkirim ke negara-negara ASEAN pada 2015. Remitansi itu menyumbang 10 persen Pendapatan Domestik Bruto (PDB) di Filipina, 7 persen di Vietnam, 5 persen di Myanmar, dan 3 persen di Kamboja.

Sementara, bagi negara penerima, jika kebijakan ekonomi sesuai dengan kebutuhan ekonomi, pekerja asing dapat mengisi kekurangan tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi tenaga yang berkelanjutan.


Namun demikian, dalam praktiknya, mobilitas pekerja migran menemui banyak hambatan. Hambatan itu mulai dari proses rekrutmen yang mahal dan panjang, terbatasnya kuota jumlah pekerja asing yang diperbolehkan di suatu negara, serta kebijakan ketenagakerjaan yang kaki dan membatasi pilihan pekerjaan bagi pekerja yang berdampak pada kesejahteraan.

Shetty menilai, kebijakan yang membatasi itu sebagian dipengaruhi oleh persepsi bahwa masuknya pekerja migran bakal berdampak negatif bagi negara penerima. Padahal, berdasarkan simulasi yang dilakukan, hasil menunjukkan sebaliknya.

Berdasarkan hasil simulasi, kenaikan 10 persen jumlah pekerja migran berketrampilan rendah akan meningkatkan PDB riil Malaysia sebesar 1,1 persen. Di Thailand, analisis terakhir menunjukkan absennya tenaga migran bakal menggerus PDB sebesar 0,75 persen.

"Kebijakan yang tidak cocok dan lembaga yang tidak efektif akan mengakibatkan kawasan ini menghadapi kemungkinan kehilangan peluang untuk menarik keuntungan secara maksimal dari migrasi," ujar Shetty.