Ada Subsidi Rp30 Miliar Gratiskan Biaya Duit Elektronik
CNN Indonesia
Rabu, 11 Okt 2017 18:54 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia menyebut, perbankan dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) memberikan subsidi sebesar Rp30 miliar guna menggratiskan biaya kartu pada 1,5 juta uang elektronik yang akan dijual di gerbang tol pada 16 Oktober hingga 30 Oktober 2017.
Kartu uang elektronik yang akan 'digratiskan' tersebut adalah milik BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.
Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo menuturkan, guna menunjang seluruh pembayaran pada gerbang tol secara non tunai, dibutuhkan sebanyak 3 juta kartu uang elektronik.
BI mencatat, sejak 17 Agustus hingga akhir September 2017, jumlah uang elektronik yang terjual sudah mencapai 1,28 juta kartu.
Kendati baru menjual 1,28 juta kartu, penetrasi pembayaran tol non tunai di Jabodetabek saat ini sudah mencapai 84 hingga 87 persen. Sementara, pembayaran tol Jabodetabek mengambil porsi 70 persen nasional.
"Jadi sebenarnya kekurangan kartunya hanya sekitar 500 ribu, tapi tetap akan disediakan 1,5 juta kartu oleh bank untuk dijual di pintu tol," ujar Pungky di Jakarta, Rabu (11/10).
Pungky menjelaskan, bank akan menjual 1,5 juta kartu uang elektronik tersebut seharga saldo yang tertera di dalamnya atau menggratiskan biaya kartu. Kartu 'gratis' tersebut hanya akan dijual pada gerbang tol pada 16 Oktober hingga 31 Oktober 2017.
Biaya kartu sebesar Rp20 ribu tersebut, menurut dia, disubsidi oleh bank dan BUJT masing-masing Rp15 miliar. Adapun dana subsidi BUJT merupakan komisi yang ditarik dari setiap transaksi pembayaran tol menggunakan uang elektronik.
Sesuai dengan jadwal pelaksanaan, seluruh pembayaran tol wajib menggunakan non tunai pada 31 Oktober 2017. Adapun pada akhir tahun ini, seluruh ruas tol yang dikelola oleh badan usaha yang berbeda akan diintegrasikan dan electronic tol collection (ETC) rampung dibentuk oleh BUJT.
"Nanti tol Jakarta-Serpong Damai yang semula beberapa gerbang atau multitap menjadi satu kali single tap saja," terang dia
Terkait hal tersebut, BI pun optimistis Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa henti dapat terealisasi pada akhir 2018 sesuai jadwal.
"Tapi untuk MLFF itu datanya harus dipastikan lengkap, bagaimana nanti kalau tilang, sistem tilangnya misalnya juga harus elektronik," tambah dia.
Kartu uang elektronik yang akan 'digratiskan' tersebut adalah milik BCA, Bank Mandiri, BNI, BRI, dan BTN.
Direktur Program Elektronifikasi Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran BI Pungky Purnomo menuturkan, guna menunjang seluruh pembayaran pada gerbang tol secara non tunai, dibutuhkan sebanyak 3 juta kartu uang elektronik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
BI mencatat, sejak 17 Agustus hingga akhir September 2017, jumlah uang elektronik yang terjual sudah mencapai 1,28 juta kartu.
Kendati baru menjual 1,28 juta kartu, penetrasi pembayaran tol non tunai di Jabodetabek saat ini sudah mencapai 84 hingga 87 persen. Sementara, pembayaran tol Jabodetabek mengambil porsi 70 persen nasional.
Pungky menjelaskan, bank akan menjual 1,5 juta kartu uang elektronik tersebut seharga saldo yang tertera di dalamnya atau menggratiskan biaya kartu. Kartu 'gratis' tersebut hanya akan dijual pada gerbang tol pada 16 Oktober hingga 31 Oktober 2017.
Biaya kartu sebesar Rp20 ribu tersebut, menurut dia, disubsidi oleh bank dan BUJT masing-masing Rp15 miliar. Adapun dana subsidi BUJT merupakan komisi yang ditarik dari setiap transaksi pembayaran tol menggunakan uang elektronik.
Sesuai dengan jadwal pelaksanaan, seluruh pembayaran tol wajib menggunakan non tunai pada 31 Oktober 2017. Adapun pada akhir tahun ini, seluruh ruas tol yang dikelola oleh badan usaha yang berbeda akan diintegrasikan dan electronic tol collection (ETC) rampung dibentuk oleh BUJT.
"Nanti tol Jakarta-Serpong Damai yang semula beberapa gerbang atau multitap menjadi satu kali single tap saja," terang dia
Terkait hal tersebut, BI pun optimistis Multi Lane Free Flow (MLFF) atau pembayaran tol tanpa henti dapat terealisasi pada akhir 2018 sesuai jadwal.
"Tapi untuk MLFF itu datanya harus dipastikan lengkap, bagaimana nanti kalau tilang, sistem tilangnya misalnya juga harus elektronik," tambah dia.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK