Politisi Gerindra Sebut Jokowi Masih Punya 'PR' Ekonomi

Jakarta, CNN Indonesia -- Anggota Komisi V Fraksi Partai Gerindra, Mohammad Nizar Zahro menilai Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah dalam bidang ekonomi.

Nizar menyebut, jumlah lapangan pekerjaan saat ini baru hanya ada sekitar 3,8 juta atau masih jauh dari janji saat Jokowi berkampanye 2014 lalu. Hal itu diutarakan kala menghadiri rilis survei bertajuk Evaluasi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dan Efek Elektoralnya.

"Pak Jokowi berjanji (membuka) 10 juta lapangan pekerjaan saat sebelum terpilih," kata Nizar di kantor Indikator Politik Indonesia, Rabu (11/10)

Lihat juga: Mendag Minta Sri Mulyani Tak Tarik Pajak Tinggi ke e-Commerce

Ia juga menegaskan Jokowi masih memiliki tugas berat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hal yang paling disoroti Nizar yakni terkait menurunnya daya beli masyarakat.

Barang-barang kebutuhan pokok pun, dianggap Nizar sebagai sesuatu yang cukup berat untuk dipenuhi bagi sebagian besar masyarakat.

Di sisi lain, ia mengamini transaksi ekonomi melalui e-commerce memang meningkat pada masa pemerintahan Jokowi. Namun, jumlah transaksi itu hanya sebagian kecil saja dari perputaran uang secara keseluruhan.

"Uang e-commerce itu hanya 1 persen dari PDB atau uang yang berputar di seluruh Indonesia," kata Nizar.

Penurunan daya beli yang terjadi, lanjut Nizar, tidak lepas dari tingginya angka pengangguran. Dengan demikan, solusi yang paling mujarab untuk meningkatkan kembali daya beli masyarakat adalah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya.

Lihat juga: Pemerintah Kerek Tunjangan Guru Daerah Tahun Depan

Menurut Nizar, pertumbuhan ekonomi Indonesia pun serta merta akan meningkat apabila daya beli masyarakat telah kembali meninggi.

Jokowi, lanjut Nizar, harus segera berupaya keras untuk memperbaiki hal itu. Jika tidak, maka Partai Gerindra akan memanfaatkan kekurangan-kekurangan Jokowi tersebut.

"Celah-celah itu akan digunakan Partai Gerindra untuk bisa mengambil hati dan tingkat pemilih pemula di Indonesia," kata Nizar.