Pemerintah Buka Wacana Revisi Lagi RAPBN 2018
CNN Indonesia
Selasa, 03 Okt 2017 10:18 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah membuka peluang untuk merevisi kembali rancangan anggaran penerimaan dan belanja negara (RAPBN) 2018 dengan memanfaatkan ruang fiskal untuk kebutuhan pengentasan kemiskinan.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Kementerian Keuangan sudah melaporkan masih ada ruang fiskal dalam RAPBN 2018 yang bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Akibat perubahan alokasi anggaran itu, maka pemerintah akan kembali merevisi RAPBN 2018.
“Dan (revisi kembali RAPBN 2018) itulah yang akan menjadi pegangan kami selama kerja tahun depan,” jelasnya di Istana Negara, Senin (2/10).
Pernyataan itupun diamini oleh Kepala Negara. Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah akan menambah anggaran bagi pengentasan kemiskinan di dalam RAPBN 2018 mendatang. Hal itu sesuai dengan Nawacita yakni memfokuskan penggunaan anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta APBN 2018 difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah,” jelas Jokowi di Istana Negara.
Adapun, beberapa pos yang bisa ditambah anggarannya antara lain, Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Kartu Indonesia Sejahtera (KIS). Tak hanya itu, ada pula potensi kenaikan subsidi yang ditujukan bagi masyarakat kurang mampu.
Ketiga program itu merupakan bagian dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial. Rencananya, Kemensos akan mendapatkan alokasi mencapai Rp33,9 triliun di dalam RAPBN 2018 atau meningkat dibanding APBNP 2017 yang senilai Rp17,32 triliun.
Namun, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menilai, masalah pengentasan kemiskinan bukan hanya bertumpu pada instansinya saja, tetapi juga menjadi fokus bagi 16 Kementerian dan Lembaga lainnya.
Untuk pengeluaran dari sisi Kemensos, rencananya pemerintah akan menaikkan penerima PKH dari 6 juta penerima ke angka 10 juta di tahun depan. Menurutnya, anggaran PKH dinaikkan karena berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, PKH efektif dalam menurunkan kemiskinan dan rasio gini.
Hingga Maret 2017, pemerintah mencatat rasio gini berada di angka 0,393 atau turun 0,001 dibanding posisi September 0,394. Di sisi lain, angka penduduk miskin naik 27,77 juta atau naik tipis dibanding angka September 27,76 juta. Namun, persentasenya terhadap jumlah pendudik turun dari 10,7 persen ke angka 10,64 persen.
“Dari seluruh bantuan sosial dan subsidi, yang paling efektif menurunkan kemiskinan adalah PKH lalu KIP. PKH kemarin berkontribusi 0,015 persen dari penurunan kemiskinan sebesar 0,6 persen,” jelasnya.
Meski begitu, ia belum tahu rencana anggaran yang sedianya ditambah pemerintah untuk pos-pos tersebut. “Itu nanti di Kementerian Keuangan,” paparnya.
Di dalam nota keuangan RAPBN 2018, pemerintah ingin angka kemiskinan berada di angka 9,5 persen hingga 10 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, rasio gini juga diharapkan turun ke level 0,38 persen.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Kementerian Keuangan sudah melaporkan masih ada ruang fiskal dalam RAPBN 2018 yang bisa digunakan untuk mengurangi kemiskinan. Akibat perubahan alokasi anggaran itu, maka pemerintah akan kembali merevisi RAPBN 2018.
“Dan (revisi kembali RAPBN 2018) itulah yang akan menjadi pegangan kami selama kerja tahun depan,” jelasnya di Istana Negara, Senin (2/10).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan itupun diamini oleh Kepala Negara. Presiden Joko Widodo menegaskan, pemerintah akan menambah anggaran bagi pengentasan kemiskinan di dalam RAPBN 2018 mendatang. Hal itu sesuai dengan Nawacita yakni memfokuskan penggunaan anggaran negara untuk kesejahteraan masyarakat.
“Saya minta APBN 2018 difokuskan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kemiskinan. Anggaran yang berkaitan dengan ini agar betul-betul diperhatikan dan ditambah,” jelas Jokowi di Istana Negara.
Ketiga program itu merupakan bagian dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Sosial. Rencananya, Kemensos akan mendapatkan alokasi mencapai Rp33,9 triliun di dalam RAPBN 2018 atau meningkat dibanding APBNP 2017 yang senilai Rp17,32 triliun.
Namun, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menilai, masalah pengentasan kemiskinan bukan hanya bertumpu pada instansinya saja, tetapi juga menjadi fokus bagi 16 Kementerian dan Lembaga lainnya.
Untuk pengeluaran dari sisi Kemensos, rencananya pemerintah akan menaikkan penerima PKH dari 6 juta penerima ke angka 10 juta di tahun depan. Menurutnya, anggaran PKH dinaikkan karena berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, PKH efektif dalam menurunkan kemiskinan dan rasio gini.
Hingga Maret 2017, pemerintah mencatat rasio gini berada di angka 0,393 atau turun 0,001 dibanding posisi September 0,394. Di sisi lain, angka penduduk miskin naik 27,77 juta atau naik tipis dibanding angka September 27,76 juta. Namun, persentasenya terhadap jumlah pendudik turun dari 10,7 persen ke angka 10,64 persen.
Lihat juga:Sri Mulyani: Ekonomi Kuat Butuh APBN Sehat |
Meski begitu, ia belum tahu rencana anggaran yang sedianya ditambah pemerintah untuk pos-pos tersebut. “Itu nanti di Kementerian Keuangan,” paparnya.
Di dalam nota keuangan RAPBN 2018, pemerintah ingin angka kemiskinan berada di angka 9,5 persen hingga 10 persen dari total penduduk Indonesia. Sementara itu, rasio gini juga diharapkan turun ke level 0,38 persen.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK