Pajak Seret, Jokowi Diminta Waspadai Proyek Infrastruktur

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Selasa, 17/10/2017 11:07 WIB
Pajak Seret, Jokowi Diminta Waspadai Proyek Infrastruktur Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, penerimaan negara dari pajak diproyeksikan tak mencapai target. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo diminta untuk segera menimbang ulang proyek infrastruktur ambisius yang memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan negara dari pajak diproyeksikan tak mencapai target.

Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan, hal itu berkaca dari realisasi penerimaan pajak yang hingga bulan September baru mencapai Rp 770,7 triliun, atau 60,04 persen dari target sebesar Rp 1.283,57 triliun.

Dengan kata lain, di sisa tiga bulan terakhir, pemerintah harus segera menggenjot penerimaan pajak Rp512,87 triliun untuk memenuhi target.



Sementara itu, pajak mengambil porsi terbesar dalam penerimaan negara. Tercatat, penerimaan pajak mengambil porsi 73,94 persen dari penerimaan negara APBNP 2017 sebesar Rp1.472,7 triliun.

Oleh karenanya, Faisal mewanti-wanti pemerintah bahwa defisit APBN bisa lebih besar dari 3 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai ketentuan Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

"Maka dari itu, langkah paling rasional bagi Jokowi adalah dengan menekan belanja, utamanya menjadwal ulang beberapa proyek infrastruktur agar tidak membebani anggaran," terang Faisal, Senin (16/9).


Ia melanjutkan, dana infrastruktur yang dianggarkan sebesar Rp387,3 triliun di dalam APBNP 2017 ini dirasa masih kurang untuk membiayai beberapa infrastruktur penugasan yang dijalankan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan menurutnya, beberapa BUMN sudah mengaku tidak kuat menjalankan penugasan tersebut.

Pajak Seret, Jokowi Diminta Waspadai Proyek InfrastrukturPembangunan jalan tol Becakayu. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Ia mencontohkan PT Adhi Karya (Persero) yang masih membutuhkan sokongan dana untuk proyek Light Rail Transit. Kemudian PT Hutama Karya (Persero) Tbk yang masih butuh dana demi meneruskan 18 proyek jalan tol dan membutuhkan dana Rp80 triliun.

"Tapi sayangnya pemerintah hanya bisa memberi Hutama Karya Rp5,4 triliun, BUMN ini tentu butuh sokongan," paparnya.


Lebih lanjut ia menuturkan, sebenarnya bisa saja pemerintah menambal seretnya penerimaan pajak dengan utang. Namun menurutnya, langkah itu kurang elok dilakukan. Apalagi, masalah meningkatnya utang pemerintah bisa menjadi batu sandungan bagi Jokowi menjelang tahun politik dua tahun lagi.

Dalam APBNP 2017, utang negara diprediksi mencapai Rp461,34 triliun. Meski demikian, Faisal menilai utang ini masih dalam batas wajar.

"Kalau Jokowi utangnya banyak, ini bisa jadi santapan politisi. Isu ini memang kencang," lanjutnya.

Waspada Krisis Kecil

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi ini juga bilang, Indonesia bisa mengalami krisis kecil jika Jokowi tak segera bertindak menjelang akhir tahun ini.

Krisis itu, lanjutnya, disebabkan karena adanya ketidakstabilan fiskal antara penerimaan dan belanja dan defisit APBN bisa terus melebar dari target awal yakni 2,92 persen.

Jika Jokowi tetap ngotot tak mau menjadwal ulang proyek infrastruktur, maka ia meramal pemerintah akan mengerek penerimaan pajak dengan cara membabi buta.


Ia mencontohkan, pemerintah mungkin akan mencari-cari kesalahan pajak para Wajib Pajak jumbo hingga memberlakukan sistem ijon pajak yang pernah dilakukan Menteri Keuangan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro.

"The only way ya pangkas belanja. Saya kira Jokowi mulai sadar, ada tembok yang tidak bisa ia hindari, sehingga kemungkinan ia akan menjadwal beberapa proyek infrastruktur," pungkasnya.

Sebagai informasi, porsi APBN di dalam infrastruktur hanya sebesar Rp1.951,3 triliun selama lima tahun pemerintahan Jokowi, atau menopang 41,3 persen dari total kebutuhan infreastruktur sebesar Rp4.769 triliun. Sisa 22,2 persen akan dipenuhi dari BUMN dan sisanya akan dipenuhi oleh sektor swasta.