Bakal Ada Skema Pembiayaan Infrastruktur dari Duit Dermawan

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mengkaji skema pembiayaan dana filantropi dari dermawan maupun lembaga multilateral dunia sebagai opsi pembiayaan proyek infrastruktur. Dana tersebut bisa menjadi alternatif penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Koordinator Bidang Kemeritiman Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan, selama ini pemerintah belum memiliki skema yang jelas untuk pengelolaan dana filantropi. Di dunia, skema pembiayaan ini dikenal dengan istilah pembiayaan campuran atau blended finance.

"Kami mau melihat proyek-proyek yang bisa didanai di luar APBN. Nah, dana dari luar itu macam-macam. Filantropi itu kan punya dana, tetapi mereka mau masukkan ke satu proyek itu kadang-kadang tidak jelas. Sekarang kami bikin wadahnya, supaya mereka masuk. Misalnya, harus ada government guarantee [jaminan pemerintah]," tutur Luhut saat ditemui di kantornya, Selasa (17/10) malam.

Lihat juga: Longsor di Menara Saidah Tak Ganggu Pengerjaan Proyek LRT

Potensi pembiayaan dari para dermawan dunia ini diyakini Luhut mencapai miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

"Orang-orang filantropi ini kan kadang-kadang duitnya banyak tetapi enggak tahu buangnya ke mana," ujarnya.

Beberapa negara, lanjut Luhut, telah berhasil memanfaatkan dana dari donor dunia untuk program maupun proyek pembangunan yang bersifat berkelanjutan, bermanfaat bagi lingkungan, termasuk pengentasan kemiskinan.

Menurut Luhut, saat ini ada beberapa proyek yang potensial untuk bisa dibiayai oleh dana filantropi. Salah satunya proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit yang membutuhkan pembiayaan yang besar.

Untuk LRT Jabodetabek saja total anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp27 triliun. PT Adhi Karya (Persero) dan operator KAI menanggung kebutuhan anggaran sebesar Rp8 triliun.

Untuk itu, kedua perusahaan mendapatkan suntikan triliunan uang negara melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Sementara, Rp19 triliun sisanya bakal dibiayai oleh sindikasi perbankan.

"LRT itu kan government guarantee. Itu juga buat lingkungan karena mengurangi mobil masuk. Ini coba kami jual supaya kami dapat pembiayaan, supaya kami mengurangi penggunaan APBN," ujarnya.

Lihat juga: VIDEO: Suntikan Dana Pembangunan LRT

Selain LRT, proyek pengolahan sampah menjadi energi untuk menjadi energi juga bisa didanai oleh skema blended finance ini.

Lebih lanjut, Luhut meyakinkan penyusunan skema akan dilakukan secara serius dengan melibatkan berbagai pihak, diantaranya Bappenas, Kementerian Keuangan, OJK, PT SMI hingga lembaga lain terkait. Dalam pembicaran tersebut, Luhut juga akan menyusun regulasi terkait yang diperlukan.

"Kami akan bertemu lagi pada tanggal 30 bulan ini, untuk menajamkan [skema pembiayaan campuran] ini lagi," ujarnya.