KLHK Beri Tenggat RAPP Revisi RKU Hingga 30 Oktober
Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Selasa, 24 Okt 2017 20:48 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) memberikan tenggat waktu penyerahan revisi Rencana Kerja Usaha (RKU) PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) pada 30 Oktober 2017.
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, revisi RKU ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Ia menyebut, revisi RKU wajib dilakukan karena isi RKU RAPP saat ini tidak memperhatikan pemulihan ekosistem gambut. Bila merujuk pada RKU tersebut, maka perusahaan masih berencana untuk menanam akasia dan eukaliptus di kawasan lindung.
"Jadi RKU itu kalau kami (pemerintah) tidak ada rencana pemulihan. Kan kami jagain nih area," kata Bambang.
Maka dari itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk merevisi. Hanya saja, pemerintah belum memiliki rencana lain secara spesifik jika perusahaan tak menepati waktu yang diberikan oleh pemerintah.
"Ya kami bisa lakukan upaya-upaya untuk menilai kembali seluruh kegiatan. Kami akan ambil sikap lagi, ada perhitungan lagi baik dari semua aspek," ucap dia.
Sementara itu, Direktur Hubungan Korporasi April Group Agung Laksamana mengaku, pihaknya akan terus melakukan konsultasi dengan KLHK terkait revisi RKU hingga 30 Oktober mendatang.
"Kami akan berusaha mencoba menyempurnakan RKU dengan melakukan konsultasi, apabila ada hal-hal yang perlu dibahas," ujar Agung.
Manajemen RAPP sendiri telah mendapatkan kepastian dari pemerintah untuk kembali beroperasi pada pertemuan hari ini. Agung menjelaskan, pihaknya akan mensosialisasikan hal ini kepada sebagian besar karyawannya yang sempat dirumahkan.
"Kami akan sosialisasikan ke teman-teman di lapangan agar kondisi kembali kondusif," jelasnya. (agi)
Sekjen KLHK Bambang Hendroyono mengatakan, revisi RKU ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut.
Ia menyebut, revisi RKU wajib dilakukan karena isi RKU RAPP saat ini tidak memperhatikan pemulihan ekosistem gambut. Bila merujuk pada RKU tersebut, maka perusahaan masih berencana untuk menanam akasia dan eukaliptus di kawasan lindung.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Maka dari itu, pemerintah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk merevisi. Hanya saja, pemerintah belum memiliki rencana lain secara spesifik jika perusahaan tak menepati waktu yang diberikan oleh pemerintah.
"Ya kami bisa lakukan upaya-upaya untuk menilai kembali seluruh kegiatan. Kami akan ambil sikap lagi, ada perhitungan lagi baik dari semua aspek," ucap dia.
"Kami akan berusaha mencoba menyempurnakan RKU dengan melakukan konsultasi, apabila ada hal-hal yang perlu dibahas," ujar Agung.
Manajemen RAPP sendiri telah mendapatkan kepastian dari pemerintah untuk kembali beroperasi pada pertemuan hari ini. Agung menjelaskan, pihaknya akan mensosialisasikan hal ini kepada sebagian besar karyawannya yang sempat dirumahkan.
"Kami akan sosialisasikan ke teman-teman di lapangan agar kondisi kembali kondusif," jelasnya. (agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK