Pemerintah Minta Kemudahan Impor Migas dari Negara Arab
Galih Gumelar | CNN Indonesia
Rabu, 01 Nov 2017 02:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Indonesia meminta otoritas Arab Saudi untuk mempermudah impor minyak dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) dari Saudi Aramco. Adapun, permintaan ini disampaikan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar kepada CEO of Saudi Fund for Development H.E Al Khateeb dan Penasehat Senior Menteri Industri, Energi dan Mineral Arab Saudi Dr Nasser A Al-Dossary pada 25 Oktober silam.
Dalam pertemuan itu, Arcandra meminta pemerintah Arab Saudi untuk memberikan harga minyak Arab Light yang lebih rendah kepada Indonesia. Sementara untuk impor LPG, pemerintah Arab Saudi diharapkan bisa membantu pembelian langsung LPG dari Saudi Aramco untuk PT Pertamina (Persero), di mana kebutuhan LPG dari Saudi Aramco mengambil 13 persen dari impor sebesar 6 juta ton per tahun.
Tak hanya soal kemudahan impor, Indonesia juga berharap otoritas kebandarudaraan Arab Saudi (General Authority of Civil Aviation/GACA) bisa mengamini keinginan Pertamina untuk menjadi operator penyedia avtur di Arab Saudi. Sebelumnya, Pertamina berencana untuk menjadi operator avtur bandara King Abdul Aziz di kota Jeddah dan akan menggandeng badan usaha Arab Saudi, Dallah Trans Arabia di dalam operasionalnya.
“Pemerintah Arab Saudi diharapkan dapat memberikan penerbitan izin usaha avtur refuelling di bandara Jeddah untuk Pertamina,” jelas Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dikutip Selasa (31/10).
Selain dengan Arab Saudi, permintaan kemudahan impor LPG juga disampaikan kepada Uni Emirat Arab. Setelah bertemu delegasi Arab Saudi, Arcandra meminta pemerintah UEA untuk membantu Pertamina dalam membeli langsung impor LPG dari Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).
permintaan ini disampaikan kepada Undersecretary, Ministry of Energy Uni Emirat Arab H.E. Matar Hamed Al Neyadi. “Hal ini dikarenakan sebagian LPG Indonesia berasal dari UAE,” tambah Dadan.
Selain membahas impor LPG, pemerintah juga menagih komitmen investasi UEA di bidang energi. Pertama, pemerintah Indonesia ingin agar proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Cirata yang dibangun oleh Masdar bisa memasuki fase perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA).
Kedua, dari sisi hulu migas, Mubadala Petroleum rencananya akan melakukan investasi di blok Andaman dan mempertimbangkan perluasan investasi ke Natuna. Blok Andaman sendiri merupakan satu dari 15 Wilayah Kerja (WK) migas yang dilelang pemerintah tahun ini.
Namun, sebelum melakukan investasi, Mubadala ingin agar seluruh aturan terkait kontrak bagi hasil Gross Split sudah rampung. “Mubadala Petroleum berharap agar peraturan perpajakan skema Gross Split dapat segera diterbitkan,” pungkas Dadan.
(agi)
Dalam pertemuan itu, Arcandra meminta pemerintah Arab Saudi untuk memberikan harga minyak Arab Light yang lebih rendah kepada Indonesia. Sementara untuk impor LPG, pemerintah Arab Saudi diharapkan bisa membantu pembelian langsung LPG dari Saudi Aramco untuk PT Pertamina (Persero), di mana kebutuhan LPG dari Saudi Aramco mengambil 13 persen dari impor sebesar 6 juta ton per tahun.
Tak hanya soal kemudahan impor, Indonesia juga berharap otoritas kebandarudaraan Arab Saudi (General Authority of Civil Aviation/GACA) bisa mengamini keinginan Pertamina untuk menjadi operator penyedia avtur di Arab Saudi. Sebelumnya, Pertamina berencana untuk menjadi operator avtur bandara King Abdul Aziz di kota Jeddah dan akan menggandeng badan usaha Arab Saudi, Dallah Trans Arabia di dalam operasionalnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain dengan Arab Saudi, permintaan kemudahan impor LPG juga disampaikan kepada Uni Emirat Arab. Setelah bertemu delegasi Arab Saudi, Arcandra meminta pemerintah UEA untuk membantu Pertamina dalam membeli langsung impor LPG dari Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC).
Lihat juga:Menko Darmin Kaji Impor Gas Demi Harga Murah |
permintaan ini disampaikan kepada Undersecretary, Ministry of Energy Uni Emirat Arab H.E. Matar Hamed Al Neyadi. “Hal ini dikarenakan sebagian LPG Indonesia berasal dari UAE,” tambah Dadan.
Selain membahas impor LPG, pemerintah juga menagih komitmen investasi UEA di bidang energi. Pertama, pemerintah Indonesia ingin agar proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Cirata yang dibangun oleh Masdar bisa memasuki fase perjanjian jual beli listrik (Power Purchase Agreement/PPA).
Kedua, dari sisi hulu migas, Mubadala Petroleum rencananya akan melakukan investasi di blok Andaman dan mempertimbangkan perluasan investasi ke Natuna. Blok Andaman sendiri merupakan satu dari 15 Wilayah Kerja (WK) migas yang dilelang pemerintah tahun ini.
Namun, sebelum melakukan investasi, Mubadala ingin agar seluruh aturan terkait kontrak bagi hasil Gross Split sudah rampung. “Mubadala Petroleum berharap agar peraturan perpajakan skema Gross Split dapat segera diterbitkan,” pungkas Dadan.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK