Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir Kemahalan untuk Indonesia

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Senin, 06/11/2017 07:36 WIB
Kementerian ESDM menilai, hingga kini biaya pokok produksi PLTN masih lebih tinggi dari biaya pokok produksi (BPP) pembangkit listrik nasional. Kementerian ESDM menilai, hingga kini biaya pokok produksi PLTN masih lebih tinggi dari biaya pokok produksi (BPP) pembangkit listrik nasional. (AFP PHOTO/FRANCOIS NASCIMBENI)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menilai Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir tidak menguntungkan secara komersial. Pasalnya, hingga kini biaya pokok produksi PLTN masih lebih tinggi dari biaya pokok produksi (BPP) pembangkit listrik nasional.

Wakil Menteri Arcandra Tahar saat ini BPP nuklir di dunia masih berkisar US$9,7 per kilo watt hour (kWh) hingga US$13,6 per kWh. Sementara, BPP pembangkitan nasional yang menjadi acuan PT PLN (Persero) untuk membeli listrik hanya US$7,39 per kWh.

Sesuai Peraturan Menteri ESDM Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, maksimal harga pembelian listrik untuk Energi Baru dan Terbarukan hanya berkisar 85 persen hingga 100 persen BPP.



"Kalau melihat historisnya, maka BPP nuklir ini akan di atas BPP nasional," ujar Arcandra di kantor Kementerian ESDM, Jumat (3/11).

Selain itu, investasi untuk membangun PLTN juga besar. Sebagai gambaran, lanjut Arcandra, untuk PLTN berkapasitas 1000 megawatt (MW) membutuhkan investasi sekitar US$6 juta per MW. Sementara, biaya pembangkit listrik tenaga uap menggunakan batubara hanya berkisar US$1 juta hingga US$2 juta per MW.

Lebih lanjut, pembangkit nuklir yang secara komersial bisa diterima biasanya memiliki kapasitas besar seperti dua kali 1000 MW.

Jika kebutuhan listrik tidak sebesar itu, maka PLN bakal menanggung beban karena skema pembelian listrik dari produsen listrik adalah dibayar sesuai produksi bukan yang terserap atau take or pay.

Di lain sisi, Indonesia masih memiliki berbagai macam sumber daya energi listrik yang lain seperti air, panas bumi, dan surya.


Dari sisi sumber daya, Arcandra mengungkapkan, Indonesia belum memiliki sumber daya nuklir yang diperlukan seperti uranium. Kajian yang dilakukan oleh Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) baru sampai pada potensi keberadaan uranium.

"Kalau mau membangun PLTN maka nanti uraniumnya adalah impor. Indonesia belum bisa menggunakan resource yang dipunya untuk bisa menjadikan itu sebagai bahan bakar untuk PLTN," jelasnya.

Kendati demikian, pemerintah menyadari potensi nuklir sebagai energi pembangkit listrik. Saat ini, beberapa negara di dunia juga telah mengoperasikan PLTN secara aman untuk memenuhi kebutuhan listriknya seperti Rusia dan Jepang. (gir/gir)
TOPIK TERKAIT
REKOMENDASI
LAINNYA DI DETIKNETWORK