BI : Sistem Keuangan Syariah Belum Optimal Atasi Ketimpangan

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Selasa, 07/11/2017 20:35 WIB
BI : Sistem Keuangan Syariah Belum Optimal Atasi Ketimpangan Bank Indonesia (BI) menilai perangkat sistem ekonomi dan keuangan syariah belum optimal dalam mengatasi masalah kesenjangan. (Adhi Wicaksono).
Surabaya, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) menilai perangkat sistem ekonomi dan keuangan syariah belum optimal dalam mengatasi masalah kesenjangan dan distribusi pendapatan.

Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi menyampaikan, hal itu tercermin dari kesenjangan ekonomi antar lapisan masyarakat yang masih tinggi. Studi World Bank pada tahun 2016 memperlihatkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara yang harus memperhatikan masalah kesenjangan secara lebih baik lagi.

"Hal ini tampak dari gini rasio Indonesia yang mencapai 0,393 pada Maret 2017," tutur Rosmaya saat menghadiri Seminar Nasional Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Surabaya, Selasa (7/11).


Padahal, sektor keuangan sosial syariah atau dana sosial keagamaan berupa zakat, infaq, sadaqah dan wakaf (ZISWAF) jika dioptimalkan dapat berfungsi sebagai mesin penggerak baru bagi pembangunan, mulai dari skala regional maupun skala nasional.


Jika ZISWAF dikelola dengan tepat, lanjut Rosmaya, maka dapat mendorong distribusi pendapatan dan distribusi kesempatan, serta pemberdayaan masyarakat secara inklusif.

"ZISWAF sebagai bentuk partisipasi aktif sosial masyarakat memiliki potensi untuk mendukung berbagai program nasional yang terkait dengan kepentingan publik, seperti pembangunan sekolah-sekolah, pembangunan rumah sakit, maupun fasilitas publik lainnya," ujarnya.

Untuk mendorong peran ZISWAF dan ekonomi syariah secara umum, BI menilai perlu strategi, kebijakan, dan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah yang komprehensif, integratif, efektif, dan efisien.

Karenanya, BI dan sejumlah pihak terkait antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Anggota Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah telah merumuskan tiga pilar sebagai strategi utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah nasional.

Pertama, pilar pemberdayaan ekonomi syariah yang menitikberatkan pada pengembangan sektoral usaha syariah melalui penguatan seluruh kelompok usaha, kalangan lembaga pendidikan Islam seperti pesantren, dan lainnya.


Kedua, pilar pendalaman pasar keuangan syariah yang merefeksikan upaya peningkatan manajemen likuiditas serta pembiayaan syariah guna mendukung pengembangan usaha syariah.

Terakhir, pilar penguatan riset dan edukasi termasuk sosialisasi dan komunikasi. pilar ini ditujukan sebagai landasan bagi tersedianya sumber daya insani yang handal, profesional, dan berdaya saing internasional.

Rosmaya mengingatkan ekonomi dan keuangan syariah merupakan konsep yang inklusif dan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam pergerakan roda perekonomian. Artinya, konsep syariah bukan suatu konsep yang ekslusif atau hanya hanya ditujukan untuk umat muslim.

"Nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar ekonomi dan keuangan syariah menjunjung tinggi keadilan, kemaslahatan, kebersamaan dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya titipan Allah," ujarnya.

Sebagai informasi, Seminar Nasional "Membangkitkan Peran Lembaga Keuangan Mikro Berbasis Syariah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat" merupakan rangkaian awal dari Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) yang digelar pada 7 - 11 November di beberapa lokasi di Jawa Timur yaitu Grand City Convex, Surabaya, UIN Sunan Ampel, serta Kantor Perwakilan BI Provinsi Jawa Timur.

Tahun ini, gelaran yang memasuki tahun keempatnya ini mengangkat tema "Fostering Inclusive Economic Growth and Improving Resiliency Through Closer Collaboration and Coordination". Adapun kegiatannya terbagi dalam enam kategori yaitu temu otoritas, temu penggiat ekonomi syariah, seminar dan konferensi, riset dan edukasi serta Shari'a Fair.

(lav/lav)