Holding Bank BUMN Disebut Bisa Perluas KPR di Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengungkapkan, pembentukan induk usaha (holding) perusahaan pelat merah sektor jasa keuangan dapat memperkuat kecukupan modal perbankan untuk memberikan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) bagi masyarakat.

Sebab, nantinya sesama perusahaan holding keuangan bisa saling mencukupi kebutuhan modal satu sama lain. Sehingga, diharapkan dapat memperkuat modal yang dialokasikan untuk pembiayaan perumahan.

Khususnya, menurut Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN Gatot Trihargo, holding akan memperkuat peran PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN sebagai perbankan spesialis KPR.

Hal ini sesuai pula dengan target pemerintah yang ingin mengarahkan BTN untuk sektor tersebut. Bila hal ini terjadi, Gatot meyakini, pemberian fasilitas KPR dari BTN kepada masyarakat bisa lebih tinggi dari realisasi tahun-tahun sebelumnya.

Lihat juga: Penghapusan Persero Holding BUMN Tambang Perlu Konsultasi DPR

"Holding ini sangat urgent (mendesak), contohnya di BTN. Saat ini, BTN baru bisa memberikan pembiayaan kepada sekitar 686 ribu rumah per tahun," ujar Gatot di Kementerian BUMN, Senin (20/11).

Sayang, Gatot enggan memberi proyeksi target berapa banyak penyaluran KPR yang sekiranya bisa dilakukan BTN bila telah bergabung dalam holding nanti.

Lebih luas, holding dan penguatan modal penyaluran KPR, diharapkan mampu mempercepat mimpi pemerintah untuk memberikan satu juta rumah setiap tahunnya. Sehingga, dapat pula mempersempit jurang kebutuhan dan ketersediaan (backlog) perumahan yang saat sekitar 13 juta rumah.

"Backlog perumahan ada 13 juta, seharusnya minimal 2-3 juta per tahun. Kalau 3 juta saja baru selesai 5 tahun. Bayangkan, kalau (BTN) hanya 680 ribu per tahun, kapan selesainya? Belum lagi ada bonus demografi bertambah sekitar 70 juta penduduk," terangnya.

Lihat juga: Holding BUMN Tambang Tetap Dalam Kendali Pemerintah

Mimpi lainnya, penguatan permodalan BTN dapat meringankan beban pemerintah yang selama ini masih memberi subsidi KPR melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pameran properti. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono)

Sementara, Direktur Utama BTN Maryono mengatakan, dengan pemetaan itu, perusahaan tentunya siap menjalankan tugasnya. Untuk itu, penyelesaian holding diharapkan dapat segera terwujud.

"Holding adalah perwujudan yang ingin kami lakukan melalui Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara) saat ini. Jadi kalau holdingnya bisa cepat ya tidak ada masalah," katanya pada kesempatan yang sama.

Segmentasi Bank Mandiri, BNI, dan BRI

Selain BTN, holding jasa keuangan juga akan memasukkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) atau BRI menjadi satu induk.

Gatot menyatakan, Bank Mandiri akan diarahkan ke sektor kredit korporasi, termasuk memberikan pembiayaan kepada proyek-proyek infrastruktur pemerintah yang masih ada di dua tahun terakhir.

Sementara BNI akan diarahkan ke sektor konsumer. Namun, sebenarnya saat ini tak menutup kemungkinan bahwa BNI bisa berbagi segmentasi dengan Bank Mandiri untuk menyalurkan kredit ke korporasi. Pasalnya, penetrasi kredit korporasi BNI, khususnya yang ke infrastruktur pemerintah juga tak kalah besar.

Lihat juga: Tak Lagi Persero, Antam, PTBA, Timah Tak Wajib Tender Offer

"Kan kami tidak ada Bank Pembangunan Indonesia, jadi yang menanggung beban infrastruktur jangka panjang tidak ada. Nah, oleh karena itu kami ingin lihat mana di antara BNI dan Mandiri yang expertise di sektor itu," jelasnya.

Sedangkan BRI, akan difokuskan ke segmentasi kredit mikro, seperti kredit bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hal ini sesuai dengan penetrasi penyaluran saat ini yang sudah cukup besar.

Bersamaan dengan pemetaan ini, Gatot berharap, penetrasi pasar dari perbankan pelat merah kian besar, misalnya mencapai 45-50 persen. Sedangkan saat ini baru sekitar 30 persen. (gir)