Aksi Antam, PTBA, dan Timah Tetap Perlu Restu Pemerintah-DPR

Agustiyanti, CNN Indonesia | Jumat, 24/11/2017 12:57 WIB
Kementerian BUMN menegaskan, sejumlah kebijakan penting ketiga perusahaan tambang pelat merah tetap harus melalui persetujuan pemerintah dan DPR. Kementerian BUMN menegaskan, sejumlah kebijakan penting ketiga perusahaan tambang pelat merah tetap harus melalui persetujuan pemerintah dan DPR. (Dok. PT Bukit Asam Tbk).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Timah Tbk, dan PT Bukit Asam Tbk (PTBA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada pekan depan. Salah satu agendanya, yaitu mengalihkan saham milik pemerintah di tiga perusahaan pelat merah tersebut ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) selaku induk usaha (holding) BUMN sektor tambang.

Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Kementerian BUMN Fajar Harry Sampurno mengatakan, kendati saham pemerintah pada tiga perusahaan tersebut akan dialihkan ke Inalum, pemerintah masih akan menjadi pemegang saham dwiwarna. Dengan demikian, sejumlah kebijakan penting ketiga perusahaan tersebut tetap harus atas persetujuan pemerintah maupun DPR.

"Penunjukkan direksi, walaupun nanti mereka (Antam, PTBA, Timah) di bawah Inalum, tetap wewenang pemerintah," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/11).


Ia menjelaskan, selain penunjukkan direksi, perubahan anggaran dasar, perubahan struktur modal atau rencana divestasi saham ketiga perusahaan tersebut juga hanya dapat dilakukan melalui persetujuan pemerintah.

"Mereka kalau mau tambah modal, dengan melepas saham juga tetap harus persetujuan DPR," terang dia.

Direktur Utama PTBA Arvian Arifin juga menegaskan, pengawasan DPR tetap akan dilakukan pada semua perusahaan yang berada di bawah holding BUMN sektor tambang. Rencananya, pengalihan saham akan resmi dilakukan melalui RUPLSB yang bakal digelar oleh tiga BUMN tambang pada 29 November mendatang.

"Proses ini sudah diketahui OJK dan BEI dan kami rasa tidak ada kepentingan publik yang terganggu," imbuhnya.

Ia  menambahkan, pembentukan holding justru akan mendorong kemampuan perusahaan-perusahaan tambang tersebut untuk melakukan ekspansi bisnis, terutama mengembangkan hilirisasi yang tengah getol dilakukan ketiga BUMN tersebut.

"Banyak hal yang akan dilakukan Inalum, Antam, PTBA, dan Timah, yang memerlukan investasi miliaran dolar. Ini akan semakin terbantu dengan pembentukan holding," pungkasnya. (bir)