Menteri PUPR: DPR Kemungkinan Perlu Gedung Baru

Setyo Aji Harjanto | CNN Indonesia
Rabu, 29 Nov 2017 18:25 WIB
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah tidak memenuhi standar kenyamanan.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah tidak memenuhi standar kenyamanan. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sudah tidak memenuhi standar kenyamanan.

Ia menyatakan saat ini jumlah penghuni gedung anggota dewan tersebut sudah bertambah berkali lipat dari peruntukan awalnya.

Berdasarkan hal tersebut ia menilai, DPR membutuhkan gedung baru. Hanya saja, menurutnya gedung yang lama tidak perlu dihancurkan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT


"Kalo dari segi kenyamanan mungkin ya (perlu dibangun gedung baru) tapi yang lama bukan mesti di-neglect (diabaikan). Misalnya dari dua anggota (satu ruangan) jadi untuk satu anggota," jelas basuki saat ditemui setelah rapat koordinasi dengan kementerian Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK) di Jakarta Rabu, (29/11).

Sebelumnya, Kementerian PUPR diminta melakukan kajian rekomendasi pembangunan gedung baru DPR. Selain kenyamanan, terdapat dua aspek yang dianalisis yakni kemananan dan keselamatan.

Dari segi Keamanan menurut Basuki, gedung DPR saat ini terbilang masih aman. Untuk mengkaji aspek tersebut, Ia membandingkannya dengan menara Saidah di Jakarta.


"Keamanan Insha Allah masih aman karena saya bandingkan dengan menara Saidah ternyata yang DPR ini masih oke kalo keselamatan memang masih ada lift yang anjlok ada macam-macam," tutur Basuki.

Ia menambahkan, lift yang anjlok terjadi karena kurangnya pemeliharaan atas gedung yang berlokasi di senayan tersebut. Secara menyeluruh, Ia menjanjikan hasil audit rekomendasi Gedung DPR akan selesai pada Bulan November ini. Namun, hingga akhir November saat ini, kajian belum juga rampung.

"Kalau sudah keluar rekomendasi Kami yang akan menghitung detailnya ada aturannya," terangnya.

(lav/bir)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER