Darmin: Tahun Politik Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi 0,1 Persen
Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Rabu, 29 Nov 2017 19:19 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan tahun politik dapat menjadi amunisi tambahan bagi pertumbuhan ekonomi minimal 0,1 persen. Hal ini disebabkan banyaknya pengeluaran yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
"Jadi bertambah pertumbuhannya karena pengeluaran baliho, kaos, dan sebagainya," papar Darmin, Rabu (29/11).
Namun, tambahan pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi hanya jika Pilkada berjalan dengan damai tanpa keributan. Pasalnya, kegaduhan yang terjadi justru dapat membuat investor tidak nyaman dalam berinvestasi di Indonesia dan otomatis akan menghambat pertumbuhan komponen makro ekonomi.
"Dan jangan-jangan, bukan 0,1 persen tapi lebih tinggi sehingga harapannya bisa lebih baik dari yang ditargetkan," sambung Darmin.
Ia menambahkan, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2018. Jika bertambah 0,1 persen, maka pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa mencapai 5,5 persen.
"Jadi kalau lihat sejarah dampak pemilihan umum terhadap pertumbuhan ekonomi hasilnya positif," jelas Darmin.
Seperti diketahui, terdapat 171 Pilkada pada tahun depan. Menurut Darmin, jumlah Pilkada sebanyak itu merupakan hal pertama kali yang terjadi di Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengkhawatirkan adanya penarikan dana besar-besaran dari perbankan untuk memenuhi kebutuhan Pilkada dari tiap kontestan atau peserta.
Ia memaparkan, kebutuhan dana untuk satu wilayah dapat mencapai sekitar Rp100 miliar. Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk 100 tempat saja bisa mencapai Rp10 triliun.
"Sedangkan bulan Maret nya ada pajak, ini uang akan ketarik dari sistem perbankan lalu turun ke bawah," ungkap Tito, belum lama ini.
Pajak yang dimaksud Tito yakni, tenggat waktu terakhir dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) setiap tahun
(lav/lav)
"Jadi bertambah pertumbuhannya karena pengeluaran baliho, kaos, dan sebagainya," papar Darmin, Rabu (29/11).
Namun, tambahan pertumbuhan ekonomi dapat terealisasi hanya jika Pilkada berjalan dengan damai tanpa keributan. Pasalnya, kegaduhan yang terjadi justru dapat membuat investor tidak nyaman dalam berinvestasi di Indonesia dan otomatis akan menghambat pertumbuhan komponen makro ekonomi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan jangan-jangan, bukan 0,1 persen tapi lebih tinggi sehingga harapannya bisa lebih baik dari yang ditargetkan," sambung Darmin.
Ia menambahkan, pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4 persen pada 2018. Jika bertambah 0,1 persen, maka pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa mencapai 5,5 persen.
Seperti diketahui, terdapat 171 Pilkada pada tahun depan. Menurut Darmin, jumlah Pilkada sebanyak itu merupakan hal pertama kali yang terjadi di Indonesia.
Sebelumnya, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Tito Sulistio mengkhawatirkan adanya penarikan dana besar-besaran dari perbankan untuk memenuhi kebutuhan Pilkada dari tiap kontestan atau peserta.
Ia memaparkan, kebutuhan dana untuk satu wilayah dapat mencapai sekitar Rp100 miliar. Dengan demikian, total dana yang dibutuhkan untuk 100 tempat saja bisa mencapai Rp10 triliun.
"Sedangkan bulan Maret nya ada pajak, ini uang akan ketarik dari sistem perbankan lalu turun ke bawah," ungkap Tito, belum lama ini.
Pajak yang dimaksud Tito yakni, tenggat waktu terakhir dalam pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) setiap tahun
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK