Penyerahan DIPA Dipercepat Demi Dongkrak Belanja Pemerintah

Jakarta, CNN Indonesia -- Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 akan diserahkan lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk belanja negara dari Kementerian dan Lembaga (K/L) hingga daerah bisa dilaksanakan lebih cepat.

Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan, DIPA akan diserahkan dari Presiden Joko Widodo langsung ke seluruh K/L, termasuk kepala daerah, pada 6 Desember 2017.

“Penyerahan DIPA lebih cepat akan membantu percepatan penyerapan anggaran untuk belanja pada awal Januari 2018. Penilaian kami, lebih cepat itu lebih bagus,” ujarnya, Senin (4/12).

Lihat juga: Menkeu Khawatir Dampak Ekonomi Digital Terhadap Pengangguran

Percepatan belanja dimaksudkan sebagai upaya mendorong kegiatan ekonomi, termasuk penyerapan tenaga kerja. Tak cuma itu, pola percepatan ini juga diyakini mendorong pertumbuhan ekonomi merata.

Sekadar informasi, dalam 4 tahun - 5 tahun belakangan, penyerahan DIPA umumnya dilakukan pada Januari atau Februari tahun anggaran yang sama. Imbasnya, kerap terjadi keterlambatan jadwal pembangunan yang ujung-ujungnya berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Menurut Askolani, percepatan penyerahan DIPA merupakan arahan kepala negara agar anggaran belanja pemerintah bisa cepat dilaksanakan. Ambil contoh, tender proyek jadi lebih cepat terlaksana.

"Harapan kami, nanti tanda tangan kontrak (proyek) bisa dilakukan di Desember dan belanja sudah bisa di awal tahun. Sehingga, hal ini juga akan mengubah pola belanja," kata Askolani.

Lihat juga: Darmin Yakin Inflasi Finis di Level 3,1 Persen Akhir Tahun

Dalam Undang-undang APBN 2018, anggaran belanja negara sebesar Rp2.220 triliun. Angka ini meningkat dari belanja tahun sebelumnya, yakni Rp2.080 triliun.

Anggaran belanja itu terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.454 triliun dan transfer daerah, serta dana desa Rp766,1 triliun.

Adapun, belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja K/L Rp847,4 triliun dan belanja non-K/L sebesar Rp607 triliun. Sementara, transfer ke daerah mencapai Rp706,1 triliun dan dana desa Rp60 triliun. (dit/bir)