Pertamina Butuh Rp3,8 T Realisasikan 150 Titik BBM Satu Harga

Dinda Audriene Muthmainah , CNN Indonesia | Senin, 04/12/2017 20:51 WIB
Pertamina Butuh Rp3,8 T Realisasikan 150 Titik BBM Satu Harga Setelah terealisasi, Pertamina memperkirakan masih harus mengeluarkan dana untuk biaya distibusi setiap tahunnya mencapai Rp3 triliun. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Pertamina (Persero) mengklaim total dana yang dibutuhkan untuk merealisasikan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga di 150 titik bisa mencapai Rp3,8 triliun.

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik menjelaskan, seluruh dana itu dibutuhkan untuk pengembangan, distribusi, dan operasional dari penerapan BBM satu harga.

Namun, setelah teralisasi bukan berarti dana yang digelontorkan Pertamina untuk BBM satu harga selesai. Pertamina masih harus mengeluarkan dana untuk biaya distribusi atau operasional sebesar Rp3 triliun.


"Jadi setiap tahun rutin Rp3 triliun, kalau 150 titik sudah beroperasi," kata Elia, Senin (4/12).

Menurut Elia, hingga akhir tahun ini Pertamina telah menyiapkan dana sebesar Rp280 miliar dan bertambah tahun depan menjadi Rp1,3 triliun.

"Karena tahun depan sudah mencapai 104 titik," imbuh Elia.

Elia pun memproyeksi jumlah dana yang harus dikeluarkan pada 2019 mendatang sebesar Rp2 triliun. Ia menambahkan, hingga saat ini pemerintah tidak memberikan kompensasi kepada Pertamina dalam merealisasikan program BBM satu harga. Dengan kata lain, Pertamina sepenuhnya menanggung biaya tersebut.

"Sejauh ini belum ada pembicaraan bahwa itu dikompensasi," jelasnya.

Secara terpisah, Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, sepanjang tahun 2016 telah beroperasi sembilan lembaga penyalur BBM satu harga, yang terdiri dari tujuh lembaga penyalur di Papua, satu lembaga penyalur di Papua Barat, dan satu lembaga penyalur di Kalimantan Utara.

"Jadi total sampai 4 Desember 2017, lembaga penyalur yang telah beroperasi ada 34, terdiri dari 32 penyalur dari Pertamina dan dua penyalur dari PT AKR Corporindo Tbk," paparnya.

Ia merinci, lembaga penyalur itu tersebar di berbagai wilayah, seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah,Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, Maluku, Bali, dan Riau. (agi/agi)