TOP TALKS
Membaca Prospek Industri di Era Moratorium Sawit Jokowi
Yuli Yanna Fauzie | CNN Indonesia
Senin, 18 Des 2017 11:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kebijakan penundaan (moratorium) pemberian izin terhadap lahan baru perkebunan kelapa sawit yang digagas Presiden Joko Widodo sedianya ditargetkan dapat terlaksana pada 2017 hingga 2020. Namun, hingga penghujung 2017, payung hukum kebijakan tersebut tak juga terbit sehingga berpotensi membuat berlakunya moratorium hanya akan berlangsung efektif selama dua tahun.
Tak juga terbitnya aturan moratorium tersebut, antara lain disebabkan, cukup panjangnya waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk mendata seluruh luasan perkebunan yang telah ada, namun belum beroperasi. Kendati payung hukum belum tersedia, rupanya Presiden Jokowi tak sabar untuk menata kembali industri ini.
Walhasil, ketimbang menunggu moratorium resmi berlaku, Jokowi memilih lebih dulu melaksanakan proyek percontohan (pilot project) penanaman kembali (re-planting) perkebunan sawit petani kecil pada dua tempat di Pulau Sumatera. Pertama, di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada pertengahan Oktober lalu. Kedua, di Kota Medan, Sumatera Utara pada penghujung November kemarin.
Namun, bagaimana sebenarnya prospek komoditas sawit di mata para pelaku industri jika moratorium resmi berlaku tahun depan? Apa saja dampak dari moratorium tersebut? Berikut kutipan perbincangan CNNIndonesia.com dengan Danang Girindrawardana, yang baru saja ditunjuk sebagai Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) pada akhir November lalu.
Bagaimana kinerja industri sawit hingga jelang akhir tahun ini?
Industri ini masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar bagi negara, sekitar Rp250 triliun ke Produk Domestik Bruto (PDB). Secara produksi, kami melihat target produksi masih bisa tercapai, yaitu sebesar 36,52 juta ton pada tahun ini. Dari situ, sekitar 16,14 juta ton untuk kebutuhan domestik dan sisanya 20,37 juta ton untuk ekspor ke luar negeri.
Untuk kebutuhan domestik, pertumbuhan permintaan minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO) untuk oleofood dan oleochemical masih sekitar 1,6 persen per tahun. Apalagi tidak hanya untuk dua itu, ke depan pemerintah terus dorong penggunaan bahan bakar campuran biodiesel sebanyak 30 persen (B30).
Sedangkan pasar ekspor tumbuh sekitar 2 persen per tahun, dengan penyumbang ekspor terbesar di dunia masih dari Indonesia, diikuti Malaysia. Sejalan dengan itu, harga CPO juga terus membaik.
Namun, tantangannya sampai saat ini adalah pangsa pasar Indonesia bisa disusul oleh Malaysia. Saat ini, Indonesia sekitar 40 persen, Malaysia sekitar 40 persen, sisanya dari beberapa negara yang relatif kecil. Belum lagi, produktivitas Malaysia sudah sekitar 3 persen, sedangkan Indonesia hanya sekitar 1,6 persen dari perkebunan petani kecil, industri sawit besar, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Faktor terberatnya, masih banyak ambiguitas dari kebijakan dalam negeri, termasuk soal moratorium tersebut. Semangat dari Presiden Jokowi untuk menata kembali industri ini, rupanya masih tidak sejalan dengan berbagai kebijakan dari antar kementerian.
Belum lagi, tantangan untuk mempercepat sertifikasi keberlanjutan sawit Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oils/ISPO) masih belum maksimal. Lalu, masih ada pula tantangan dari kampanye hitam (black campaign) kepada sawit Indonesia.
Moratorium sawit kemungkinan akan berlaku tahun depan. Bagaimana kesiapan industri sawit?
Bicara soal moratorium, pada prinsipnya bila ini kebijakan dari negara, tentu kami industri akan berusaha mengikuti. Tapi kami sadar bahwa kebijakan negara itu bukan Tuhan. Artinya, bisa saja ada kebijakan yang keliru, tidak jelas, dan lainnya.
Misalnya, sampai saat ini, kami belum jelas dengan rencana kebijakan moratorium itu, seperti apa rincian kebijakannya kami belum ketahui. Makanya, kami berharap Presiden bisa menyinergikan kebijakan antar kementerian agar bisa menumbuhkan optimisme dari dunia industri.
Bagaimana prospek industri sawit setelah moratorium berlaku?
Saat ini penggunaan lahan sekitar 11 juta hektar, kalau ada moratorium, tidak ada ekstensifikasi lahan baru, tentu produksinya bisa stagnan. Selain itu, dengan adanya replanting, produksi juga bisa berkurang. Belum lagi, dengan lahan yang ada saat ini, belum bisa menumbuhkan produktivitas Indonesia yang masih tertinggal dari Malaysia. Artinya, kalau lahannya kemudian dibatasi, nilai produktivitas ini akan tetap berada di angka 1,6 persen.
Dari sisi produksi, mulanya kami petakan produksi sekitar 36,52 juta ton pada 2018. Lalu, sekitar 40,26 juta ton pada 2019 dan sekitar 42,28 juta ton pada 2020. Hanya saja, bila moratorium ini benar dilakukan pada tahun depan, artinya tidak akan ada pertumbuhan. Tapi kami harapkan target-target itu masih bisa dikejar dengan cara lain, misalnya dengan penggunaan teknologi.
Dampak ke pendapatan dunia industri?
Kalau ada moratorium, tentu pendapatan akan menyesuaikan, tapi dunia usaha sudah siap dengan hal itu. Namun, sebenarnya dampaknya bukan ke industri saja, tapi penerimaan negara dari devisa hingga pajak akan berkurang.
Dari sisi pajak, misalnya, sumbangan dari industri ini sekitar 37 persen. Kalau industri dasar rata-rata 40 persen dan manufaktur sekitar 32 persen. Taruhlah sumbangannya itu Rp250 triliun, kalau ada moratorium, tentu setoran kepada negara juga akan berkurang, mungkin sekitar 20 persen atau sekitar Rp50-60 triliun.
Berarti tinggal Rp200 triliun saja. Artinya, penerimaan negara dari sektor ini bisa berkurang, lalu pajak shortfall lagi.
Harga CPO yang diperkirakan lebih baik tak bisa mengompensasi ke pendapatan?
Memang ada nilai tambah dari harga CPO tahun depan yang diperkirakan masih meningkat, tapi itu tidak serta merta menambahkan pendapatan ke industri ini. Karena volumenya tetap, mungkin malah berkurang. Tapi masalahnya ketika harga naik, itu faktor lain juga meningkat, misalnya pajak. Net profit-nya naik tapi pajaknya juga, kecuali volumenya juga naik, baru pendapatan juga bisa meningkat.
Karena pengaruh dari volume itu lebih besar, tidak hanya pada pendapatan, tapi juga ke penyerapan tenaga kerja, transportasi alat angkut. Jadi kompensasinya (dari perbaikan harga) tidak besar.
Apa industri sudah petakan untuk maksimalkan sektor hilir, sehingga bisa mengompensasi pendapatan saat moratorium?
Hilir sebenarnya memang terus dikembangkan. Hanya saja, hilir ini sangat bergantung pada kepastian kebijakan. Kalau mereka tidak yakin dengan kebijakan perusahaan, tentu investor juga masih pikir-pikir. Itulah mengapa industri hilir hanya dikuasai oleh tiga perusahaan besar saja. Mereka (investor) pun masuk, tentu ke perusahaan besar yang sudah mumpuni saja.
Tapi memang, ke depan, investasi di hilir tentu harus tumbuh agar Indonesia tak hanya mengekspor bahan mentah saja, lalu diolah oleh luar negeri dan kita yang mengonsumsi produk mereka. Ini juga, agar pengembangan penggunaan CPO ke berbagai produk kian beragam, sehingga tidak hanya besar untuk oleofood, namun lebih ke oleochemical dan biodiesel. Tapi perlu waktu untuk riset dan lainnya.
Selain hilir, penguatan di hulu sebenarnya juga belum maksimal. Industri ini perlu terus mengadopsi teknologi dan bibit unggul, berupa penemuan secara struktur kimia yang bisa menghasilkan pupuk lebih bagus misalnya, atau agar Tandan Buah Segar (TBS) bisa berada di kisaran 40 kilogram (kg) beratnya. Karena saat ini kan masih rata-rata 25-27 kg.
Selain pengaruh ke produksi, pendapatan, dan investasi, bagaimana dampak ke tenaga kerja?
Ini memang yang perlu dipikirkan, karena pada dasarnya, bila ada suatu kebijakan dari pemerintah, memang yang harus dipikirkan adalah bagaimana memformulakan kebijakan kulitatif menjadi kuantitatif. Misalnya, dengan kebijakan A, bisa mengurangi setoran pajak berapa, nanti pendapatan industri seperti apa, mau tidak mau industri akan efisiensi, lalu dampaknya ke tenaga kerja seperti apa? Itu memang harus dilihat.
Jadi kalau ada sebuah kebijakan dari pemerintah, misalnya mengurangi lahan sawit, tentu dari industri juga akan memberikan hitungan. Berapa sih pengurangan tenaga kerja, supplier, dan ekspornya? Itu seharusnya konsisten, tidak apa. Baru kemudian, tenaga kerja yang dikurangi ini ayo kita alihkan ke sektor mana, jadi mitigasinya jelas.
Taruhlah di perusahaan modern besar, pengurangannya satu tenaga kerja per satu hektar. Tapi masalahnya, kalau di perkebunan petani kecil itu (dampaknya) bisa sampai satu keluarga, karena biasanya satu lahan digarap oleh suami dan istrinya. Itu baru yang bekerja langsung di kebun. Belum lagi efisiensi bisa dilakukan dengan mengurangi supir truk angkut TBS, hingga pekerja di penggilingan dan penyulingan.
Dampak ke tenaga kerja besar, karena sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja kalau ditotal dari hulu sampai hilir.
Terakhir, apakah kebijakan moratorium bisa mengurangi kampanye hitam atau sentimen negatif pada industri sawit Indonesia?
Kami harapkan memang ini jadi ajang pembuktian bahwa Indonesia serius memperbaiki tata kelola dan menjamin keberlanjutan industri ini. Namun, kampanye hitam itu memang akan terus ada. Tapi saya lihat, sentimen itu tidak seberapa. Toh, mereka masih butuh CPO dari Indonesia untuk penuhi kebutuhan mereka.
Lagi pula, sekarang ini pemerintah dan dunia usaha juga sedang gencar melakukan pembukaan ekspor baru ke negara-negara lain. Jadi bisa dialihkan (switching) saja ke negara tertentu yang lebih banyak karena sentimen negatifnya lebih sedikit, isalnya China, mereka terus butuh, ekspor ke sana lebih banyak tidak masalah.
Tapi kan memang jadinya tidak sehat secara jangka panjang. Misalnya, kalau setop ekspor ke Eropa, itu kan dampaknya ke hilir karena mereka banyak pasok produk hilir CPO ke Indonesia juga. Dampak praktisnya, harga dari produk itu bisa lebih meningkat ketika diimpor ke Indonesia. (agi/agi)
Tak juga terbitnya aturan moratorium tersebut, antara lain disebabkan, cukup panjangnya waktu yang dibutuhkan pemerintah untuk mendata seluruh luasan perkebunan yang telah ada, namun belum beroperasi. Kendati payung hukum belum tersedia, rupanya Presiden Jokowi tak sabar untuk menata kembali industri ini.
Walhasil, ketimbang menunggu moratorium resmi berlaku, Jokowi memilih lebih dulu melaksanakan proyek percontohan (pilot project) penanaman kembali (re-planting) perkebunan sawit petani kecil pada dua tempat di Pulau Sumatera. Pertama, di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan pada pertengahan Oktober lalu. Kedua, di Kota Medan, Sumatera Utara pada penghujung November kemarin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Bagaimana kinerja industri sawit hingga jelang akhir tahun ini?
Industri ini masih menjadi penyumbang ekonomi terbesar bagi negara, sekitar Rp250 triliun ke Produk Domestik Bruto (PDB). Secara produksi, kami melihat target produksi masih bisa tercapai, yaitu sebesar 36,52 juta ton pada tahun ini. Dari situ, sekitar 16,14 juta ton untuk kebutuhan domestik dan sisanya 20,37 juta ton untuk ekspor ke luar negeri.
Sedangkan pasar ekspor tumbuh sekitar 2 persen per tahun, dengan penyumbang ekspor terbesar di dunia masih dari Indonesia, diikuti Malaysia. Sejalan dengan itu, harga CPO juga terus membaik.
Namun, tantangannya sampai saat ini adalah pangsa pasar Indonesia bisa disusul oleh Malaysia. Saat ini, Indonesia sekitar 40 persen, Malaysia sekitar 40 persen, sisanya dari beberapa negara yang relatif kecil. Belum lagi, produktivitas Malaysia sudah sekitar 3 persen, sedangkan Indonesia hanya sekitar 1,6 persen dari perkebunan petani kecil, industri sawit besar, hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Faktor terberatnya, masih banyak ambiguitas dari kebijakan dalam negeri, termasuk soal moratorium tersebut. Semangat dari Presiden Jokowi untuk menata kembali industri ini, rupanya masih tidak sejalan dengan berbagai kebijakan dari antar kementerian.
Belum lagi, tantangan untuk mempercepat sertifikasi keberlanjutan sawit Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oils/ISPO) masih belum maksimal. Lalu, masih ada pula tantangan dari kampanye hitam (black campaign) kepada sawit Indonesia.
Moratorium sawit kemungkinan akan berlaku tahun depan. Bagaimana kesiapan industri sawit?
Bicara soal moratorium, pada prinsipnya bila ini kebijakan dari negara, tentu kami industri akan berusaha mengikuti. Tapi kami sadar bahwa kebijakan negara itu bukan Tuhan. Artinya, bisa saja ada kebijakan yang keliru, tidak jelas, dan lainnya.
Misalnya, sampai saat ini, kami belum jelas dengan rencana kebijakan moratorium itu, seperti apa rincian kebijakannya kami belum ketahui. Makanya, kami berharap Presiden bisa menyinergikan kebijakan antar kementerian agar bisa menumbuhkan optimisme dari dunia industri.
 Hingga saat ini, penggunaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit mencapai 11 juta hektar. (CNNIndonesia/Hesti Rika) |
Bagaimana prospek industri sawit setelah moratorium berlaku?
Saat ini penggunaan lahan sekitar 11 juta hektar, kalau ada moratorium, tidak ada ekstensifikasi lahan baru, tentu produksinya bisa stagnan. Selain itu, dengan adanya replanting, produksi juga bisa berkurang. Belum lagi, dengan lahan yang ada saat ini, belum bisa menumbuhkan produktivitas Indonesia yang masih tertinggal dari Malaysia. Artinya, kalau lahannya kemudian dibatasi, nilai produktivitas ini akan tetap berada di angka 1,6 persen.
Dari sisi produksi, mulanya kami petakan produksi sekitar 36,52 juta ton pada 2018. Lalu, sekitar 40,26 juta ton pada 2019 dan sekitar 42,28 juta ton pada 2020. Hanya saja, bila moratorium ini benar dilakukan pada tahun depan, artinya tidak akan ada pertumbuhan. Tapi kami harapkan target-target itu masih bisa dikejar dengan cara lain, misalnya dengan penggunaan teknologi.
Dampak ke pendapatan dunia industri?
Kalau ada moratorium, tentu pendapatan akan menyesuaikan, tapi dunia usaha sudah siap dengan hal itu. Namun, sebenarnya dampaknya bukan ke industri saja, tapi penerimaan negara dari devisa hingga pajak akan berkurang.
Dari sisi pajak, misalnya, sumbangan dari industri ini sekitar 37 persen. Kalau industri dasar rata-rata 40 persen dan manufaktur sekitar 32 persen. Taruhlah sumbangannya itu Rp250 triliun, kalau ada moratorium, tentu setoran kepada negara juga akan berkurang, mungkin sekitar 20 persen atau sekitar Rp50-60 triliun.
Berarti tinggal Rp200 triliun saja. Artinya, penerimaan negara dari sektor ini bisa berkurang, lalu pajak shortfall lagi.
Harga CPO yang diperkirakan lebih baik tak bisa mengompensasi ke pendapatan?
Memang ada nilai tambah dari harga CPO tahun depan yang diperkirakan masih meningkat, tapi itu tidak serta merta menambahkan pendapatan ke industri ini. Karena volumenya tetap, mungkin malah berkurang. Tapi masalahnya ketika harga naik, itu faktor lain juga meningkat, misalnya pajak. Net profit-nya naik tapi pajaknya juga, kecuali volumenya juga naik, baru pendapatan juga bisa meningkat.
Karena pengaruh dari volume itu lebih besar, tidak hanya pada pendapatan, tapi juga ke penyerapan tenaga kerja, transportasi alat angkut. Jadi kompensasinya (dari perbaikan harga) tidak besar.
Apa industri sudah petakan untuk maksimalkan sektor hilir, sehingga bisa mengompensasi pendapatan saat moratorium?
Hilir sebenarnya memang terus dikembangkan. Hanya saja, hilir ini sangat bergantung pada kepastian kebijakan. Kalau mereka tidak yakin dengan kebijakan perusahaan, tentu investor juga masih pikir-pikir. Itulah mengapa industri hilir hanya dikuasai oleh tiga perusahaan besar saja. Mereka (investor) pun masuk, tentu ke perusahaan besar yang sudah mumpuni saja.
Tapi memang, ke depan, investasi di hilir tentu harus tumbuh agar Indonesia tak hanya mengekspor bahan mentah saja, lalu diolah oleh luar negeri dan kita yang mengonsumsi produk mereka. Ini juga, agar pengembangan penggunaan CPO ke berbagai produk kian beragam, sehingga tidak hanya besar untuk oleofood, namun lebih ke oleochemical dan biodiesel. Tapi perlu waktu untuk riset dan lainnya.
Selain hilir, penguatan di hulu sebenarnya juga belum maksimal. Industri ini perlu terus mengadopsi teknologi dan bibit unggul, berupa penemuan secara struktur kimia yang bisa menghasilkan pupuk lebih bagus misalnya, atau agar Tandan Buah Segar (TBS) bisa berada di kisaran 40 kilogram (kg) beratnya. Karena saat ini kan masih rata-rata 25-27 kg.
 Dampak moratorium dinilai signifikan terhadap kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut. Saat ini, sektor perkebunan sawit diklaim sebagai salah satu sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja.(CNN Indonesia/ Hesti Rika) |
Selain pengaruh ke produksi, pendapatan, dan investasi, bagaimana dampak ke tenaga kerja?
Ini memang yang perlu dipikirkan, karena pada dasarnya, bila ada suatu kebijakan dari pemerintah, memang yang harus dipikirkan adalah bagaimana memformulakan kebijakan kulitatif menjadi kuantitatif. Misalnya, dengan kebijakan A, bisa mengurangi setoran pajak berapa, nanti pendapatan industri seperti apa, mau tidak mau industri akan efisiensi, lalu dampaknya ke tenaga kerja seperti apa? Itu memang harus dilihat.
Jadi kalau ada sebuah kebijakan dari pemerintah, misalnya mengurangi lahan sawit, tentu dari industri juga akan memberikan hitungan. Berapa sih pengurangan tenaga kerja, supplier, dan ekspornya? Itu seharusnya konsisten, tidak apa. Baru kemudian, tenaga kerja yang dikurangi ini ayo kita alihkan ke sektor mana, jadi mitigasinya jelas.
Taruhlah di perusahaan modern besar, pengurangannya satu tenaga kerja per satu hektar. Tapi masalahnya, kalau di perkebunan petani kecil itu (dampaknya) bisa sampai satu keluarga, karena biasanya satu lahan digarap oleh suami dan istrinya. Itu baru yang bekerja langsung di kebun. Belum lagi efisiensi bisa dilakukan dengan mengurangi supir truk angkut TBS, hingga pekerja di penggilingan dan penyulingan.
Dampak ke tenaga kerja besar, karena sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang banyak menyerap tenaga kerja kalau ditotal dari hulu sampai hilir.
Terakhir, apakah kebijakan moratorium bisa mengurangi kampanye hitam atau sentimen negatif pada industri sawit Indonesia?
Kami harapkan memang ini jadi ajang pembuktian bahwa Indonesia serius memperbaiki tata kelola dan menjamin keberlanjutan industri ini. Namun, kampanye hitam itu memang akan terus ada. Tapi saya lihat, sentimen itu tidak seberapa. Toh, mereka masih butuh CPO dari Indonesia untuk penuhi kebutuhan mereka.
Lagi pula, sekarang ini pemerintah dan dunia usaha juga sedang gencar melakukan pembukaan ekspor baru ke negara-negara lain. Jadi bisa dialihkan (switching) saja ke negara tertentu yang lebih banyak karena sentimen negatifnya lebih sedikit, isalnya China, mereka terus butuh, ekspor ke sana lebih banyak tidak masalah.
Tapi kan memang jadinya tidak sehat secara jangka panjang. Misalnya, kalau setop ekspor ke Eropa, itu kan dampaknya ke hilir karena mereka banyak pasok produk hilir CPO ke Indonesia juga. Dampak praktisnya, harga dari produk itu bisa lebih meningkat ketika diimpor ke Indonesia. (agi/agi)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK