Wejangan Sri Mulyani Agar BPJS Kesehatan Tak Melulu Defisit

Dinda Audriene Mutmainah , CNN Indonesia | Kamis, 28/12/2017 19:19 WIB
Wejangan Sri Mulyani Agar BPJS Kesehatan Tak Melulu Defisit BPJS Kesehatan diminta lebih efisien. Misalnya, menambah pegawai, namun pendapatan tak naik. Jelas, hal ini membuat BPJS besar pasar daripada tiang. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kesehatan Nila Moeloek menyampaikan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lebih efisien menjalani tahun anjing tanah. Hal ini ditujukan agar operator program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tersebut tidak besar pasak daripada tiang.

"Misalnya, BPJS Kesehatan menambah pegawai, padahal pendapatan tidak naik. Besar pasak daripada tiang," ujar Nila usai rapat bersama Sri Mulyani, Kamis (28/12).

Padahal, dengan lebih efisien, Nila melanjutkan, tidak hanya pendapatan perusahaan yang berpotensi lebih banyak masuk ke kas, tetapi juga bisa menyelesaikan persoalan defisit yang terus mendera BPJS Kesehatan.

"Lebih efisien, kami harapkan, defisit turun. Misalnya, iurannya benar-benar diambil semua, pengeluaran diatur, maka tentu gap (kesenjangan) semakin kecil," katanya.

Kemudian, BPJS Kesehatan juga diminta untuk memilih apakah menambah Sumber Daya Manusia (SDM) atau sistem teknologi informasi. Tak cuma itu, Sri Mulyani juga mengingatkan tentang persoalan pembayaran iuran yang masih sering menungggak supaya terselesaikan.

"Intinya, menaikkan pendapatan dan mengurangi belanja. Jadi, disiplin supaya pendapatan itu benar-benar naik," imbuh Nila.

Sementara itu, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris berkomitmen untuk membangkitkan kesadaran masyarakat untuk disiplin dalam membayar iuran dengan getol melakukan kampanye dan edukasi.

"Dilakukan terus-menerus agar kesadaran masyarakat tumbuh," jelasnya singkat.

Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menjelaskan, masalah defisit tahun ini sudah diselesaikan dengan saluran dana dari pemerintah sebesar Rp3,6 triliun pada akhir November lalu dan ditambah Rp4,2 triliun.

"Jadi, total Rp7,8 triliun, sudah lewat defisit. Jadi, BPJS Kesehatan sudah tidak boleh mengeluh," tutur Mardiasmo. (bir)