Analisis

Ambisi Bank Jepang Kuasai Saham Mayoritas di Perbankan RI

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Kamis, 04/01/2018 10:03 WIB
Ambisi Bank Jepang Kuasai Saham Mayoritas di Perbankan RI Dua bank terbesar di Jepang, BTMU dan SMBC berambisi memiliki saham mayoritas pada perbankan di tanah air. (CNNIndonesia/Adhi Wicaksono)
Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah beberapa waktu lalu investor Korea berbondong-bondong masuk ke industri perbankan tanah air, kini giliran investor Jepang yang tergiur memantapkan bisnisnya. Dua bank terbesar di Jepang mengumumkan ambisinya untuk memiliki mayoritas saham pada perbankan di Indonesia.

Paling anyar, bank terbesar di Jepang, The Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ (BTMU) mengumumkan rencananya untuk menguasai 73,8 persen saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk secara bertahap. Akuisisi tersebut rencananya bakal direalisasikan dalam tiga tahap.

Adapun saat ini, BTMU telah merealisasikan tahap pertama rencana akuisisi tersebut dan secara resmi memiliki 19,9 persen saham pada Bank Danamon. Untuk akuisisi tahap pertama saja, BTMU telah menggelontorkan dana mencapai sekitar Rp15 triliun.


Tak mau kalah, bank terbesar kedua di Jepang, Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) baru-baru ini juga mengungkapkan minatnya untuk meningkatkan porsi kepemilikan sahamnya pada PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (Tbk). Saat ini, SMBC memiliki 40 persen saham BTPN, kemudian 40 persen dimiliki oleh Summit Global Capital Management BV, yang merupakan anak usaha Sumitomo Corporation dan sisanya 20 persen dimiliki publik.

Kendati sama-sama mengemban nama Sumitomo, keduanya disebut tak terafiliasi. SMBC sendiri sejauh ini belum memaparkan rencana pastinya guna merealisasikan ambisinya untuk memiliki mayoritas saham BTPN.

Ekonom Samuel Aset Manajemen (SAM) Lana Soelistianingsih melihat, rencana tersebut menjadi bukti bahwa sektor perbankan Indonesia masih sangat menggiurkan bagi investor asing.

Kedua bank terbesar di Jepang tersebut sendiri bukanlah pemain baru di Industri perbankan tanah air. BTMU sudah memiliki bisnis melalui kantor cabang bank asingnya. Sementara itu, SMBC memiliki 98,48 persen saham PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia.

Selain keduanya, ada pula Mizuho Financial Group yang punya 99 persen saham PT Bank Mizuho Indonesia dan yang tak ketinggalan J Trust Co mempunyai 96,18 persen saham PT Bank J Trust Indonesia Tbk (sebelumnya Bank Mutiara).

Lana menilai, ada beberapa indikator yang membuat sektor perbankan dalam negeri lebih menarik dibandingkan di Jepang. Ia mencontohkan, rasio profitabilitas bank (Return of Assets), pendapatan bunga (Net Interest Margin/NIM), rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO), dan lainnya yang jauh lebih baik.

"Mereka tertarik dengan RoA yang lebih bagus, BOPO yang masih oke, NPL yang efisien, hingga NIM yang lebih baik. Di Jepang mungkin hanya nol koma sekian persen (NIM), kalau di Indonesia bisa sampai 5 persen. Jadi pasti diminati," terang Lana kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/1).

Di luar itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil di kisaran 5 persen juga menjadi daya tarik. Apalagi, dengan populasi yang besar dan bonus demografi yang tinggi menjadi kian apik di Indonesia sebagai pangsa pasar bank Jepang.

"Bank itu basisnya demografi, Indonesia punya itu. Sedangkan di Jepang, pertumbuhan penduduknya justru melambat," imbuhnya.

Terakhir, Lana melihat, perubahan arah kebijakan Indonesia yang kian gencar ke sistem pembayaran dan masyarakat yang terus beradaptasi dengan teknologi keuangan (financial technology/fintech) menjadi celah tambahan untuk mengumpulkan untung dari sektor perbankan.

"Hubungan milenial Indonesia dengan fintech, e-commerce, pembayaran digital, itu semua kian mendarah daging. Mereka butuh itu semua dan ini jadi peluang," terangnya.

Ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adinegara berpandangan, masuknya suntikan dari bank Jepang ke Indonesia bisa jadi alternatif bagi sumber modal bank.

Apalagi, Bank Danamon cukup aktif melalui perusahaan pembiayaan (multifinance) yang dimiliki. Dengan demikian, investasi Jepang tersebut untuk jangka panjang bisa menopang sumber pembiayaan masyarakat Indonesia.

Namun, di samping itu, ia juga melihat, akuisisi ini menjadi strategi Jepang untuk meningkatkan penetrasi bisnisnya di semua lini, tak hanya keuangan.

"Bisa jadi untuk menopang pembiayaan proyek infrastruktur karena ada beberapa kerja sama pemeirntah dengan kontraktor Jepang. Mungkin juga, karena kuat di otomotif, mereka cari bank yang bisa salurkan hasil industrinya itu, misal lewat multifinance. Jadi ini demi core bisnis," kata dia.

Di satu sisi, Bhima menilai, sebenarnya ini sah-sah saja. Toh, aliran pembiayaan bisa jadi alternatif bagi proyek infrastruktur. Namun, yang perlu diperhitungkan adalah jangan sampai bisnis inti bank yang dituju juga berubah. Ia mencontohkan, Bank Danamon yang semula kuat ke segmen kredit mikro jangan sampai beralih ke kredit korporasi untuk pembiayaan infrastruktur.

Sebab sejatinya, menurut dia, bukan hanya proyek-proyek infrastruktur yang butuh kredit bank, tetapi para pengusaha mikro juga butuh aliran modal. Apalagi, di saat pertumbuhan ekonomi yang cenderung stagnan saat ini, ia melihat, butuh stimulus-stimulus bagi sektor mikro.

"Sekarang ini pertumbuhan kredit terus turun, termasuk mikro. Yang besar hanya Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah, tanpa bantuan pemerintah, kredit mikro bank tidak besar karena risiko NPL tinggi," jelasnya.

Konsolidasi Perbankan
Bhima melihat, pembelian saham oleh bank Jepang maupun asing lainnya pada bank besar justru menjadi hal yang berlawanan dengan kebijakan konsolidasi bank yang sering digaungkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sebab, Bhima melihat kebanyakan proses pembelian saham pada bank besar hanya pada satu bank saja dan tidak dilanjutkan dengan penggabungan (merger) dengan bank lokal lainnya.

Hal ini dilihat bisa turut membuat persaingan di sektor bank tidak lebih ketat, sehingga kompetisi penurunan suku bunga kredit guna merangkul nasabah dan menguntungkan masyarakat tak terjadi.

Kendati begitu, OJK justru menyambut baik rencana pembelian saham dari bank Jepang, khususnya terkait rencana BTMU ke Danamon. Sebab, hal ini dinilai tak melanggar Peraturan OJK (POJK) Nomor 56/POJK.03/2016 tentang Kepemilikan Saham Bank Umum.

Dalam pasal 6 POJK tersebut dikatakan bahwa badan hukum lembaga keuangan bank dapat memiliki saham bank lebih dari 40 persen dari modal bank sepanjang memperoleh persetujuan OJK. Namun, ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi badan hukum lembaga keuangan itu untuk mendapat restu dari OJK.

Adapun dalam aturan yang sama, OJK sebenarnya memberikan ruang bagi investor untuk memiliki saham bank lebih dari 40 persen jika melakukan penggabungan atau merger.

"Silakan saja, supaya dia bisa memberikan kontribusi ke perekonomian nasional, ada komitmen memberikan kredit yang lebih produktif untuk infrastruktur, silakan," ujar Anggota Dewan Komisioner sekaligus Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Heru Kristiyana kemarin.

Heru juga berharap BTMU bakal ikut mendorong program konsolidasi perbankan di tanah air. "Ya kami mengharapkan begitu (di merger), setelah dia itu (beli saham). Bagus kan? Ya diharapkan cepatlah, diharapkan lebih cepat lebih bagus," katanya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menilai, suntikan modal dari investor, termasuk dari Jepang bisa meningkatkan kompetisi di sektor perbankan.

"Silakan bank investor supaya menjadi modalnya kuat, sehingga bisa memberikan skala pembiayaan (yang lebih besar) dan otomatis juga kalau banyak pihak yang memiliki kepemilikan, nanti bervariasi. Check and balance lebih bagus," katanya kemarin.

Bahkan, rencana konsolidasi bank juga bisa dilakukan melalui kompetisi ini. "Ini pasti akan terjadi (konsolidasi) karena di-drive kompetisi. Lebih banyak market driven. Kalau pembiayaan besar, otomatis komeptisi akan lebih mudah," pungkasnya. (agi/agi)