Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui pemerintah masih berutang subsidi yang belum dibayarkan ke PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero). Utang itu bahkan sudah melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Penyesuaian.
Namun, ia beralasan, tertundanya pembayaran utang subsidi tahun 2016 lantaran saat ini pemerintah masih berkutat dengan penyesuaian hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan perhitungan dua BUMN tersebut.
Sekadar informasi, realisasi subsidi energi tahun 2016 mencapai Rp106,8 triliun atau 113,2 persen dari pagu anggaran APBNP 2016 sebesar Rp94,4 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Memang, masih ada (utang yang perlu dibayar), karena masalah perhitungan,” ujarnya ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (3/1).
Sayangnya, ia tak menyebut berapa besar utang pemerintah yang perlu dibayar ke dua badan usaha tersebut. Tak hanya itu, ia juga tak merinci kapan masalah perhitungan ini selesai.
Ia melanjutkan, hal yang sama akan dilakukan untuk realisasi subsidi sepanjang tahun 2017. Pembayaran subsidi ini tentu juga harus menunggu audit BPK untuk menentukan kekurangan atau kelebihan pembayaran subsidi pemerintah.
Realisasi penyaluran subsidi energi di tahun 2017 bengkak Rp4,7 triliun sepanjang tahun 2017. Dari target APBNP senilai Rp89,9 triliun, pemerintah justru merogoh kocek Rp97,6 triliun.
“2017 kami tentu masih menunggu audit. Sekarang dibayar keseluruhan dulu,” terang Sri Mulyani.
(bir)