Pemerintah Pastikan Subsidi Biodiesel Dinikmati Masyarakat

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memastikan suntikan subsidi biodiesel yang diberikan ke perusahaan penghasil biodiesel dari kelapa sawit dinikmati oleh masyarakat, bukan para pengusaha.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rida Mulyana menjelaskan, subsidi yang berasal dari dana kelola Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) diberikan ke pengusaha yang menghasilkan biodiesel. Namun, subsidi tersebut untuk mengurangi harga beli biodiesel bagi masyarakat.

"Tapi sebenarnya yang disubsidi adalah konsumen penggunaanya. Kisarannya Rp3.000-4.000 untuk solar dengan campuran 20 persen biodiesel," ujar Rida kepada CNNIndonesia.com, akhir pekan kemarin. 

Lihat juga: Uni Eropa Batal Banding Penghapusan Bea Masuk Biodiesel RI

Dengan begitu, menurutnya, tak benar bila subsidi pemerintah dari dana BPDP-KS justru dinikmati oleh pengusaha.

Selain itu, subsidi yang lebih besar untuk perusahaan kelapa sawit tertentu pun dianggap wajar saja, selama perusahaan tersebut memang menghasilkan jumlah biodiesel yang sesuai.

Meski, di sisi lain, perusahaan penghasil biodiesel tersebut mungkin tak menyetor pungutan ekspor yang besar, lantaran tidak mengekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO).

"Tidak harus yang setor (pungutan ekspor) ada seribu perusahaan, kemudian ada seribu juga yang diberikan (subsidi biodiesel). Jadi kalau perusahaan ini tidak punya pabrik biodiesel ya tidak dapat sama sekali, meskipun dia setor punguatan ekspor sampai berapa pun," jelasnya.

Di sisi lain, Rida bilang, tahun kemarin dan sebelumnya, BPDP-KS memang sengaja mengalokasikan dana kelola lebih besar untuk subsidi biodiesel daripada program lain, misal peremajaan (replanting) perkebunan sawit.

Alasannya, produksi industri sawit besar dalam beberapa tahun terakhir dan tak semuanya bisa segera diekspor karena harga CPO yang sempat fluktuatif. Dengan demikian, pemerintah menyelamatkan hasil kebun petani sawit dengan cara memastikan seluruh hasilnya diserap industri dan bisa dialokasikan ke program biodiesel.

"Makanya kami pikir ya sudah jangan bergantung pada ekspor. Jadi pakai saja sudah di dalam negeri. Kemudian keluar program biodiesel," katanya.

Sedangkan dari sisi replanting, menurutnya, pemerintah belum menggencarkan program tersebut pada tahun-tahun kemarin karena berbagai regulasi pendukung masih belum rampung. Salah satunya terkait penerbitan sertifikat tanah. Petani masih banyak yang belum memiliki sertifikat, sedangkan dana untuk replanting disyaratkan bagi petani yang telah memiliki sertifikat.

Lihat juga: Protes Kampanye Hitam Sawit, RI Akan Kontak Menlu Uni Eropa

Kendati begitu, Rida bilang, mulai tahun ini alokasi dana kelola BPDP-KS untuk program replanting akan diperbesar. Hal ini sejalan dengan 'gong' replanting yang telah dibunyikan oleh Presiden Joko Widodo. 

"Kan sudah mulai, seperti tahun kemarin yang Presiden resmikan (replanting di Sumatera Selatan dan Sumatera Utara). Jadi ini akan bertambah (dana untuk replanting)," pungkasnya. (lav/bir)