Kemenhub Setuju Garuda Indonesia Pangkas Layanan
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Rabu, 24 Jan 2018 20:31 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengapresiasi langkah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) yang memutuskan untuk mengurangi beberapa pelayanan kepada penumpang sebagai langkah efisiensi.
"Dalam kondisi seperti ini, saya setuju dengan Garuda Indonesia yang harus melakukan efisiensi," ungkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Rabu (24/1).
Seperti diketahui, kinerja keuangan Garuda Indonesia memang masih terus merugi hingga kuartal III 2017.
Mengutip laporan keuangan perusahaan, Garuda Indonesia membukukan rugi bersih sebesar US$222,03 juta, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$44 juta. Padahal, pendapatan perusahaan berhasil tumbuh menjadi US$2,52 miliar dari sebelumnya US$2,44 miliar.
Seperti diketahui, keputusan perusahaan dalam meminimalisir layanan kepada penumpang diprotes oleh pilot yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Garuda Indonesia yang terdiri dari Serikat Karyawan Sekarga dan Asosiasi Pilot Garuda (APG).
Ketua Umum Sekarga Ahmad Irfan mengatakan, beberapa layanan yang dihilangkan berupa pemberian permen dan minuman hangat. Kemudian, layanan bagasi untuk penumpang kelas pertama tidak lagi ada di setiap kota.
"Kami mendukung efisiensi, tetapi yang benar, jangan total cost (biaya) dipotong,” kata Ahmad, kemarin.
Di sisi lain, Garuda Indonesia justru menambah anggota direksi yang justru membuat beban berupa gaji karyawan membengkak.
Padahal, perusahaan umumnya hanya memiliki direktur utama, direktur operasional, direktur teknik, direktur keuangan, direktur personalia, dan direktur komersial. Namun, jajaran direksi Garuda Indonesia ditambah pula dengan direktur operasi dan direktur pelayanan.
"Garuda sudah merugi dengan menambah anggota direksi. Ini yang menurut kami sangat, sangat, kurang tepat,” terang Ahmad.
Merespons kondisi yang terjadi, Budi mengklaim wajar terdapat perasaan seperti itu pada pekerja di Garuda Indonesia, khususnya pilot. Namun, ia meminta seluruh pilot perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendiskusikan hal ini dengan pihak internal
"Carilah kekompakan di dalam, cari kebaikan bersama," ucap Budi.
Untuk sementara waktu, Budi mengaku pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan perselisihan antara pihak manajemen dan pilot.
"Saya akan serahkan mereka independen dulu," tutup Budi. (gir)
"Dalam kondisi seperti ini, saya setuju dengan Garuda Indonesia yang harus melakukan efisiensi," ungkap Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, Rabu (24/1).
Seperti diketahui, kinerja keuangan Garuda Indonesia memang masih terus merugi hingga kuartal III 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mengutip laporan keuangan perusahaan, Garuda Indonesia membukukan rugi bersih sebesar US$222,03 juta, naik dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar US$44 juta. Padahal, pendapatan perusahaan berhasil tumbuh menjadi US$2,52 miliar dari sebelumnya US$2,44 miliar.
Seperti diketahui, keputusan perusahaan dalam meminimalisir layanan kepada penumpang diprotes oleh pilot yang tergabung dalam Serikat Pekerja (SP) Garuda Indonesia yang terdiri dari Serikat Karyawan Sekarga dan Asosiasi Pilot Garuda (APG).
"Kami mendukung efisiensi, tetapi yang benar, jangan total cost (biaya) dipotong,” kata Ahmad, kemarin.
Di sisi lain, Garuda Indonesia justru menambah anggota direksi yang justru membuat beban berupa gaji karyawan membengkak.
Padahal, perusahaan umumnya hanya memiliki direktur utama, direktur operasional, direktur teknik, direktur keuangan, direktur personalia, dan direktur komersial. Namun, jajaran direksi Garuda Indonesia ditambah pula dengan direktur operasi dan direktur pelayanan.
"Garuda sudah merugi dengan menambah anggota direksi. Ini yang menurut kami sangat, sangat, kurang tepat,” terang Ahmad.
Merespons kondisi yang terjadi, Budi mengklaim wajar terdapat perasaan seperti itu pada pekerja di Garuda Indonesia, khususnya pilot. Namun, ia meminta seluruh pilot perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendiskusikan hal ini dengan pihak internal
"Carilah kekompakan di dalam, cari kebaikan bersama," ucap Budi.
Untuk sementara waktu, Budi mengaku pemerintah tidak akan ikut campur dalam urusan perselisihan antara pihak manajemen dan pilot.
"Saya akan serahkan mereka independen dulu," tutup Budi. (gir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK