Petani Sawit Kritik 'Subsidi' Biodiesel untuk Konglomerat

Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mengkritik kecilnya porsi penggunaan dana Badan Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) atau CPO fund untuk membantu kegiatan penanaman kembali (replanting) perkebunan sawit.

Selama ini, sebagian besar dana BPDP-KS disalurkan sebagai subsidi untuk membayar selisih harga antara produk dengan turunan minyak sawit yang digunakan sebagai campuran solar (FAME) dengan harga solar.

Sekretaris Jenderal Apkasindo Asmar Arsjad mengungkapkan, sebenarnya pihaknya mengapresiasi dana perkebunan sawit. Pasalnya, dana tersebut bisa membantu program penyerapan biodiesel yang pada akhirnya mendongkrak harga.

Lihat juga: Lima Konglomerat Sawit 'Disuntik' Subsidi Mega Rp7,5 Triliun

Selain itu, sejak BPDP sawit berdiri pada 2015 lalu, sekitar 600 orang anak petani sawit mendapatkan bantuan dana untuk bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.

Namun, Asmar mengingatkan, tujuan penggunaan dana tersebut juga untuk peremajaan dan penanaman kembali.

"Program-program replanting lebih diutamakanlah daripada program biodiesel," ujar Asmar usai menghadiri sebuah acara di Jakarta, Jumat (26/1).

Karenanya, pihaknya terus berkomunikasi dengan BPDP-KS untuk bisa menyalurkan dana tersebut lebih banyak untuk kegiatan replanting dan pengembangan SDM.

Tahun ini, BPDP-KS bakal memberikan subsidi replanting untuk 185 ribu hektare (ha) lahan petani swadaya. Besaran subsidi yang diberikan nantinya mencapai Rp25 juta per ha dari total kebutuhan biaya sekitar Rp60 juta atau sekitar Rp4,6 triliun. Sementara sisa dananya akan dipenuhi dari kredit perbankan.

Lihat juga: Aprobi Respons Subsidi Rp7,5 Triliun Lima Konglomerat Sawit

"Kami akan segera berdiskusi dengan Direktur Jenderal Perkebunan (Kementerian Pertanian) supaya replanting di 2018 bisa terlaksana," ujar Asmar.

Kendati demikian, untuk bisa mendapatkan subsidi dan kredit perbankan, petani harus memiliki sertifikat kebun. Untuk itu, pihaknya juga telah berkomunikasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk bisa mempercepat proses sertifikasi lahan tersebut.

"Selama ini yang diberikan sertifikat lahan itu bukan untuk petani sawit tetapi untuk rumah tangga," katanya. (gir/bir)