Sri Mulyani Kritik Kemenhub Lambat Gaet Swasta

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) lambat menggaet pihak swasta dalam pendanaan proyek infrastruktur. Menurutnya hal itu karena tingkat konservatisme yang tinggi di kementerian tersebut.

Selama ini, menurut mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini, Kemenhub banyak menggunakan skema pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk proyek-proyek infrastrukturnya.

"Terus terang Kemenhub yang paling agak lambat di dalam menentukan atau mengajak atau mendorong peranan dari swasta didalam berbagai macam hal," terang perempuan yang akrab dipanggil Ani tersebut di Gedung Kemenhub, Jakarta, Kamis (1/2).

Ani menilai, pegawai dari Kemenhub cenderung tidak mau repot untuk menggandeng swasta. Hal itu karena jika melalui APBN, kata Ani, Kemenhub tidak perlu repot-repot memikirkan skema untuk kerja sama dengan pihak swasta.

Lihat juga: Kemenhub Fokus Persiapan Mudik Lebaran 2018

"Anda (pegawai Kemenhub) tidak perlu repot, tinggal lobi ke Kemenkeu dapat alokasi Bappenas dan menjaga di DPR supaya tidak dipotong atau minta DPR untuk menambah anggaran dan kemudian tinggal belanja," imbuh Ani.

Menurut Ani, pemerintah seharusnya menjadi fasilitator untuk sektor privat dalam ini swasta. Ia berujar, dalam perekonomian total kegiatan ekonomi yang terbesar dilakukan oleh swasta.

Ia mengimbau kepada Kemenhub agar lebih meningkatkan peranan sektor swasta dalam pembangunan infrastrukturnya. Sementara, untuk APBN lebih difokuskan kepada sektor-sektor yang belum tersentuh oleh swasta.

"Kami akan terus mengupayakan agar APBN bisa difoksukan kepada bidang atau kegitan yang memang tidak ada pivate sector interest untuk masuk kesitu," imbuh Ani.

Lihat juga: Tol Cikampek Padat, Pemerintah Wacanakan Jalur Khusus Bus

Di sisi lain, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, sektor swasta harus didorong untuk pendanaan proyek infrastruktur. Bahkan, menurutnya Presiden terus mendorong agar sektor swasta terus terlibat dalam pembangunan infrastruktur.

"Jangan cuma pakai APBN saja. APBN maksimum 25 sampai 30 persen saja. Kami harus ke pembiayaan yang kreatif," terang Luhut.

Bahkan sektor swasta, kata Luhut, tidak hanya bergerak di pembangunan infrastruktur saja. Perawatan infrastruktur pun menurutnya bisa dilakukan dengan melibatkan sektor swasta. (gir/bir)