Sempat Disetop, BTN Salurkan Kembali KPR Skema FLPP

Safyra Primadhyta, CNN Indonesia | Sabtu, 03/02/2018 20:10 WIB
Sempat Disetop, BTN Salurkan Kembali KPR Skema FLPP BTN akan menyalurkan kembali KPR berskema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) di tahun ini. Sebelumnya, program ini disetop oleh pemerintah. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk boleh unjuk gigi. Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan skema Falisitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang sebelumnya disetop pemerintah, kini kembali mengalir melalui perusahaan.

Tahun lalu, perusahaan hanya menyalurkan KPR Subsidi dengan skema Subsidi Selisih Bunga (SSB), setelah pemerintah memangkas anggaran penyaluran KPR skema FLPP hingga lebih separuhnya.

Sebelumnya, dalam program FLPP, pemerintah mensubsidi bunga KPR hingga 90 persen, dimana sisanya dialokasikan oleh perbankan. Sedangkan, dalam SSB, pemerintah hanya membayarkan selisih antara bunga yang diberikan kepada masyarakat dengan bunga yang seharusnya diterima bank.



"Kami berterimakasih kepada pemerintah karena kami bisa kembali menyalurkan KPR subsidi dengan skema FLPP di tahun ini,” ujar Direktur Keuangan BTN Maryono, Sabtu (3/2).

Adapun, perseroan menargetkan menyalurkan KPR untuk 750 ribu unit rumah, baik yang subsidi maupun yang nonsubsidi. Target ini diklaim dalam rangka mendukung Program Satu Juta Rumah yang diinisiasi pemerintah. Tahun lalu, perseroan telah menyalurkan kredit sekitar Rp71,34 triliun untuk 666.806 unit rumah.

Direktur Keuangan dan Tresuri BTN Iman Nugroho Soeko menuturkan, perseroan telah menyampaikan minatnya untuk menyalurkan kembali FLPP lewat surat yang dikirimkan kepada Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan bulan lalu.


Iman mengungkapkan, tahun lalu, perseroan hanya menyalurkan dengan skema SSB karena memahami kondisi kas pemerintah. 

Namun, sebetulnya, Iman menilai, skema FLPP lebih menguntungkan karena bagi pemerintah pemberian fasilitas tersebut merupakan investasi. Sementara, dalam skema SSB adalah biaya bunga sepenuhnya ditanggung pemerintah.

Bagi perseroan, skema FLPP lebih memberikan kepastian dana bergulir dan memiliki risiko lebih kecil. Sedangkan SSB ada risiko pembayaran subsidi bisa tertunda karena kondisi anggaran pemerintah.


"Kalau kami lebih senang FLPP," kata Iman.

Terkait besaran alokasi rumah subsidi yang akan disalurkan tahun ini, pihaknya masih menunggu kepastian dari pemerintah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan, pemerintah membuka kesempatan kepada perbankan untuk menyalurkan kredit subsidi baik dalam bentuk SSB maupun FLPP.


"Apa itu FLPP, SSB atau yang lain, semua bank memiliki kesempatan yang sama. Bukan berarti yang sudah menyalurkan SSB tidak boleh menyalurkan yang lain. Tidak ada larangan," tutur Basuki di tempat yang sama.

Sebagai informasi, tahun ini, pemerintah mengalokasikan subsidi KPR melalui program FLPP senilai Rp4,5 triliun untuk 42.326 unit rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah. (bir)